Berita

Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa), Sudiman/Net

Politik

Bantah Terima 11 M dari Ganjar, Ketua Gempadewa: Sepeser pun Saya Belum Terima Uang Pembebasan Wadas

MINGGU, 23 JULI 2023 | 13:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bakal calon presiden (Bacapres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dianggap telah menyebarkan pernyataan bohong soal pemberian uang Rp11 miliar kepada ketua kelompok penolak pembangunan Bendungan Bener di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

Hal itu diungkapkan oleh akun Twitter @Wadas_Melawan yang mengunggah sebuah video berdurasi 59 detik dan beberapa utas kicauan. Video tersebut merekam pernyataan seseorang bernama Mbah Sudiman, yang disebut sebagai Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa).

"Dalam beberapa hari terakhir, jagat netizen dihebohkan dengan statement Ganjar bahwa ketua kelompok penolak tambang, yaitu Gempadewa telah menerima uang Rp11 M. Statement itu tentu saja mencederai komitmen, konsistensi warga Wadas (Gempadewa)" kata akun Twitter @Wadas_Melawan, Minggu pagi (23/7).


Menurut akun ini, pernyataan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar soal ketua kelompok penolak tambang telah menerima Rp11 miliar telah menciderai komitmen dan konsistensi warga Wadas yang tergabung dalam Gempadewa. Terlebih, kelompok ini masih konsisten menolak tambang.

"Tak sepeserpun Ketua Gempadewa menerima uang sebagai tanda diserahkannya tanah untuk ditambang. Jelas bahwa ini adalah pencemaran nama baik Gempadewa, khususnya Ketua Gempadewa yang dijabat oleh Bapak Sudiman," kata akun tersebut.

Menurut akun ini juga, siapapun yang menerima uang dari tim pembebasan tanah Wadas atau Ganjar Cs, maka bukan anggota, apalagi Ketua Gempadewa. Karena, memberi dan menerima uang pembebasan tanah untuk kepentingan tambang sama dengan tak peduli kelestarian alam Desa Wadas.

"Statement bohong dari Ganjar adalah bukti penghalalan segala cara untuk melegitimasi penambangan di Wadas. Belum jadi presiden saja sudah menebarkan statement bohong alias hoax gimana kelak kalau jadi presiden?!!" pungkas akun Wadas Melawan.

Sementara dalam video yang diunggah akun Wadas Melawan, Mbah Sudiman yang disebut sebagai Ketua Gempadewa mengatakan, sejak ada pembebasan lahan, dirinya belum pernah menerima uang sebesar Rp11 miliar sebagaimana yang disebutkan Ganjar.

“Yang menerima Rp11 miliar itu bukan Ketua Gempadewa, itu yang menerima Insin Sutrisno, bukan Ketua Gempadewa. Kalau Ketua Gempadewa kan saya. Saya kan namanya Sudiman, bukan Insin Sutrisno. Jadi yang jadi ketua Gempadewa sekarang itu kan saya sendiri, jadi saya masih menolak sampai sekarang," kata Mbah Sudiman dalam video tersebut seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL.

Namun demikian, Sudiman tidak merinci secara detail siapa sosok yang disebut sebagai Insin Sutrisno tersebut.

"Kalau saya sepeser pun saya belum pernah menerima uang pembebasan dari pemerintah atau dari BPN-nya gitu. Jadi saya sampai sekarang itu masih menolak," pungkasnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya