Berita

Duta Besar RI di Madrid, Dr Muhammad Najib/Net

Politik

Dubes Najib: Pemikiran Bung Hatta soal Politik Bebas Aktif Kian Relevan

SABTU, 22 JULI 2023 | 19:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Politik luar negeri bebas aktif sebagaimana dicetuskan Wakil Presiden ke-1 RI, Mohammad Hatta, dalam pidato berjudul "Mendayung di Antara Dua Karang", pada 2 September 1948, semakin relevan.

Indonesia harus mengembangkan politik bebas aktif untuk kejayaan negara di masa depan.

Pernyataan itu disampaikan Duta Besar RI Madrid, Dr Muhammad Najib, di kanal YouTube Wisma Duta RI Madrid bertajuk “Indonesia akan Menjadi Negara Hebat, Jika…” dikutip Sabtu (22/7).


“Saya melihat pandangan Bung Hatta itu bukan saja masih relevan saat ini, tetapi semakin relevan,” tegasnya.

Menurut dia, di tengah situasi geopolitik yang dulunya hanya bersifat bipolar, kini berubah menjadi multipolar, pemikiran proklamator itu harus jadi landasan bagi Indonesia dalam berperan aktif di panggung politik global.

“Pertanyaannya, bagaimana Indonesia menyikapinya? Politik bebas aktif yang kita anut bukan saja harus dipertahankan, tapi harus ditingkatkan,” tuturnya.

Baik dari segi kebebasan berperilaku maupun tingkat aktifitas dalam hubungan internasional. Indonesia harus lebih leluasa merespons geopolitik, namun tetap harus mengutamakan dan memprioritaskan kepentingan nasional.

“Tidak mudah, pasti ada risiko-risiko, tetapi kalau kita tidak berani menghadapi risiko, maka seperti “orang menikmati disiksa orang lain”, menikmati dieksploitasi orang lain, diintimidasi orang lain,” paparnya.

“Nah, negara-negara seperti ini (tidak mau menghadapi risiko), tidak akan bisa berkembang. Karena dia akan menjadi objek dan akan menjadi bahan eksploitasi negara-negara lain,” imbuhnya.

Dari sisi keaktifan, Indonesia harus bersikap proaktif dan berperan aktif di organisasi-organisasi dunia. Selain itu, penguatan pertahanan dan keamanan nasional juga harus terus diperkuat.

“Penting meningkatkan aktifitas, baik di organisasi regional maupun global, sehingga kita memiliki banyak teman,” ucapnya.

“Kita harus berteriak bila kepentingan nasional terganggu. Kalau tidak teriak mereka tidak tahu. Habis itu apa langkah-langkah politik negosiasi kompromi, agar kita kuat, kita harus maju bersama-sama dengan banyak negara yang memiliki kepentingan yang sama dengan kita,” demikian Najib.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya