Berita

Duta Besar RI di Madrid, Dr Muhammad Najib/Net

Politik

Dubes Najib: Pemikiran Bung Hatta soal Politik Bebas Aktif Kian Relevan

SABTU, 22 JULI 2023 | 19:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Politik luar negeri bebas aktif sebagaimana dicetuskan Wakil Presiden ke-1 RI, Mohammad Hatta, dalam pidato berjudul "Mendayung di Antara Dua Karang", pada 2 September 1948, semakin relevan.

Indonesia harus mengembangkan politik bebas aktif untuk kejayaan negara di masa depan.

Pernyataan itu disampaikan Duta Besar RI Madrid, Dr Muhammad Najib, di kanal YouTube Wisma Duta RI Madrid bertajuk “Indonesia akan Menjadi Negara Hebat, Jika…” dikutip Sabtu (22/7).


“Saya melihat pandangan Bung Hatta itu bukan saja masih relevan saat ini, tetapi semakin relevan,” tegasnya.

Menurut dia, di tengah situasi geopolitik yang dulunya hanya bersifat bipolar, kini berubah menjadi multipolar, pemikiran proklamator itu harus jadi landasan bagi Indonesia dalam berperan aktif di panggung politik global.

“Pertanyaannya, bagaimana Indonesia menyikapinya? Politik bebas aktif yang kita anut bukan saja harus dipertahankan, tapi harus ditingkatkan,” tuturnya.

Baik dari segi kebebasan berperilaku maupun tingkat aktifitas dalam hubungan internasional. Indonesia harus lebih leluasa merespons geopolitik, namun tetap harus mengutamakan dan memprioritaskan kepentingan nasional.

“Tidak mudah, pasti ada risiko-risiko, tetapi kalau kita tidak berani menghadapi risiko, maka seperti “orang menikmati disiksa orang lain”, menikmati dieksploitasi orang lain, diintimidasi orang lain,” paparnya.

“Nah, negara-negara seperti ini (tidak mau menghadapi risiko), tidak akan bisa berkembang. Karena dia akan menjadi objek dan akan menjadi bahan eksploitasi negara-negara lain,” imbuhnya.

Dari sisi keaktifan, Indonesia harus bersikap proaktif dan berperan aktif di organisasi-organisasi dunia. Selain itu, penguatan pertahanan dan keamanan nasional juga harus terus diperkuat.

“Penting meningkatkan aktifitas, baik di organisasi regional maupun global, sehingga kita memiliki banyak teman,” ucapnya.

“Kita harus berteriak bila kepentingan nasional terganggu. Kalau tidak teriak mereka tidak tahu. Habis itu apa langkah-langkah politik negosiasi kompromi, agar kita kuat, kita harus maju bersama-sama dengan banyak negara yang memiliki kepentingan yang sama dengan kita,” demikian Najib.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya