Berita

Duta Besar RI di Madrid, Dr Muhammad Najib/Net

Politik

Dubes Najib: Pemikiran Bung Hatta soal Politik Bebas Aktif Kian Relevan

SABTU, 22 JULI 2023 | 19:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Politik luar negeri bebas aktif sebagaimana dicetuskan Wakil Presiden ke-1 RI, Mohammad Hatta, dalam pidato berjudul "Mendayung di Antara Dua Karang", pada 2 September 1948, semakin relevan.

Indonesia harus mengembangkan politik bebas aktif untuk kejayaan negara di masa depan.

Pernyataan itu disampaikan Duta Besar RI Madrid, Dr Muhammad Najib, di kanal YouTube Wisma Duta RI Madrid bertajuk “Indonesia akan Menjadi Negara Hebat, Jika…” dikutip Sabtu (22/7).


“Saya melihat pandangan Bung Hatta itu bukan saja masih relevan saat ini, tetapi semakin relevan,” tegasnya.

Menurut dia, di tengah situasi geopolitik yang dulunya hanya bersifat bipolar, kini berubah menjadi multipolar, pemikiran proklamator itu harus jadi landasan bagi Indonesia dalam berperan aktif di panggung politik global.

“Pertanyaannya, bagaimana Indonesia menyikapinya? Politik bebas aktif yang kita anut bukan saja harus dipertahankan, tapi harus ditingkatkan,” tuturnya.

Baik dari segi kebebasan berperilaku maupun tingkat aktifitas dalam hubungan internasional. Indonesia harus lebih leluasa merespons geopolitik, namun tetap harus mengutamakan dan memprioritaskan kepentingan nasional.

“Tidak mudah, pasti ada risiko-risiko, tetapi kalau kita tidak berani menghadapi risiko, maka seperti “orang menikmati disiksa orang lain”, menikmati dieksploitasi orang lain, diintimidasi orang lain,” paparnya.

“Nah, negara-negara seperti ini (tidak mau menghadapi risiko), tidak akan bisa berkembang. Karena dia akan menjadi objek dan akan menjadi bahan eksploitasi negara-negara lain,” imbuhnya.

Dari sisi keaktifan, Indonesia harus bersikap proaktif dan berperan aktif di organisasi-organisasi dunia. Selain itu, penguatan pertahanan dan keamanan nasional juga harus terus diperkuat.

“Penting meningkatkan aktifitas, baik di organisasi regional maupun global, sehingga kita memiliki banyak teman,” ucapnya.

“Kita harus berteriak bila kepentingan nasional terganggu. Kalau tidak teriak mereka tidak tahu. Habis itu apa langkah-langkah politik negosiasi kompromi, agar kita kuat, kita harus maju bersama-sama dengan banyak negara yang memiliki kepentingan yang sama dengan kita,” demikian Najib.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya