Berita

Iskandar Sitorus (kiri)/Net

Politik

Jaksa Agung Didesak Periksa Petinggi Perusahan di Lingkaran Kasus Korupsi BTS

SABTU, 22 JULI 2023 | 16:13 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak untuk memeriksa para petinggi perusahaan yang diduga terlibat dalam pusara kasus proyek pembangunan serta penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo yang menjerat bekas Menkominfo Johnny G. Plate.

Terlebih, Kejagung sudah menggeledah beberapa perusahaan seperti Kantor PT Fiberhome Technologies Indonesia, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera, PT Sansasine Exindo, PT Moratelindo, PT Excelsia Mitraniaga Mandiri dan PT ZTE Indonesia.

Desakan itu disampaikan Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus, dalam podcast di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, dikutip Sabtu (22/7).


“Tidak satupun jajaran direksinya yang diperiksa. Tetapi yang diperiksa adalah marketing-marketing perusahaan representatifnya,” kata Iskandar.

Padahal, kata Iskandar, dalam ketentuan undang-undang perseroan terbatas (PT) pihak yang memegang tanggung jawab adalah jajaran direksi, jika tidak, pemilik modal atau pemilik saham yang ditunjuk pengangkatan sebagai direksi.

“Ini ternyata marketing, kan hina banget negara kita ini” sesalnya.

Iskandar menduga ada kejahatan korporasi dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara Rp8,032 triliun tersebut. Oleh karenanya, ia meminta Jaksa Agung ST Burhanudin untuk memerintahkan anggotanya mengusut dugaan corporate crime dalam kasus BTS ini.

“Kita mau ngajak Pak Jaksa Agung jangan kecele oleh komplotan ini, coba diperiksa. Sudah diperiksa tipikornya, periksa dong corporate crimenya. Kenapa enggak diperiksa (petinggi 6 korporasi tadi)?” kata Iskandar.

Setelah ditelisik, Iskandar menyarankan Kejagung untuk mengusut dugaan obstruction of justice atau upaya merintangi penyidikan oleh pihak-pihak tertentu pada kasus ini.

“Baru nanti TPPU-nya. Kan rapih, kalau sekarang klan bingung ada nanti yng pura-pura ngantar uang gak tau uangnya dari mana ini kita dibikin bias nih,” pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya