Berita

Ilustrasi/Bloomberg

Dunia

Zona Bahaya Militer Meningkat, Rusia akan Periksa Semua Kapal di Perairan Laut Hitam

SABTU, 22 JULI 2023 | 11:28 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rusia harus memastikan keamanan di Laut Hitam. Untuk itu, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal untuk mengetahui bahwa mereka tidak digunakan untuk membawa senjata.

Wakil Menteri Luar Negeri Sergey Vershinin dalam pengarahan pada Jumat (21/7) menyatakan perlunya pemeriksaan tersebut, merujuk pada pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan Rusia.

Pada tanggal 19 Juli, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengumumkan bahwa mulai tengah malam tanggal 20 Juli, Rusia akan menganggap semua kapal yang melakukan perjalanan ke pelabuhan Ukraina sebagai kapal yang terlibat dalam konflik militer, apa pun benderanya.


"Yang dimaksud adalah kita harus memastikan hal ini, kita harus memeriksa apakah sebuah kapal membawa sesuatu yang buruk. Artinya penyelidikan, pemeriksaan, jika perlu, untuk memastikan apakah ini benar atau tidak," tegasnya.

Menurutnya, pendekatan ini sangat logis, terutama setelah serangan yang terjadi.

“Sekarang tidak ada koridor kemanusiaan maritim, sudah ada zona bahaya militer yang meningkat,” katanya.

Pemeriksaan ini juga sehubungan dengan penghentian kesepakatan biji-bijian yang berarti jaminan keselamatan pengiriman bisa saja terancam.

Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sejumlah wilayah laut di bagian barat laut dan tenggara perairan internasional Laut Hitam telah dinyatakan berbahaya untuk navigasi sementara.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya