Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Sepertiga Wilayah Ukraina Dipenuhi Bom Tandan dan Ranjau Darat

SABTU, 22 JULI 2023 | 10:09 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ratusan ribu kilometer wilayah Ukraina saat ini diduga dipenuhi dengan munisi tandan atau bon curah yang belum meledak dan ranjau darat, menimbulkan kekhawatiran akan keamanan warga sipil di masa depan.

Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian Rosemary DiCarlo kepada Dewan Keamanan PBB pada Jumat (21/7) waktu setempat.

"Meriam yang tidak meledak akan terus menimbulkan bahaya bagi warga sipil selama bertahun-tahun yang akan datang,” kata DiCarlo, seperti dikutip dari RT, Sabtu (22/7).


"Sepertiga wilayah negara itu diduga ditutupi oleh berbagai amunisi, termasuk ranjau darat dan bom curah," katanya.

DiCarlo juga mengatakan bahwa anak-anak terpengaruh secara tidak proporsional oleh pertempuran yang sedang berlangsung karena mereka dibunuh dan dilukai oleh senjata peledak dengan dampak area yang luas di daerah berpenduduk.

Pernyataannya muncul beberapa minggu setelah AS memutuskan untuk memasok munusi tandan ke Kyiv. Senjata semacam itu dilarang oleh lebih dari 110 negara di bawah konvensi PBB pada 2008 karena bahaya besar yang mereka timbulkan bagi warga sipil.

Bom curah melepaskan submunisi yang lebih kecil yang seringkali gagal meledak karena tersebar di area yang luas. Mereka kemudian dapat tetap tidak meledak selama bertahun-tahun, menjadi ancaman bagi warga sipil bahkan setelah konflik berakhir.

Sebanyak 86.500 warga sipil telah terbunuh oleh bom cluster sejak Perang Dunia II, dan banyak lagi yang cacat, menurut Amnesty International.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden memutuskan untuk memberikan amunisi kontroversial kepada Kyiv meskipun faktanya Gedung Putih sendiri telah menyebut penggunaan mereka sebagai kriminal ketika Rusia diduga menggunakannya.

Washington menghadapi kritik dari sekutunya sendiri atas tindakan tersebut, karena Inggris, Kanada, dan Jerman, serta beberapa anggota NATO dan non-NATO lainnya, menyuarakan ketidaksetujuan mereka dengan keputusan ini.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan awal bulan ini bahwa penggunaan bom curah harus dianggap sebagai kejahatan perang. menurutnya, jika pasukan Ukraina menggunakan senjata semacam itu di medan perang, Rusia berhak untuk merespons dengan tepat.

Pada Selasa, Duta Besar Rusia untuk Washington, Anatoly Antonov, mengatakan bahwa AS mengubah Ukraina menjadi kuburan untuk limbah yang mematikan, sehingga hampir tidak mungkin untuk tinggal di sana.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

UPDATE

OTT Tak Berarti Apa-apa Jika KPK Tak Bernyali Usut Jokowi

Minggu, 08 Februari 2026 | 06:17

Efektivitas Kredit Usaha Rakyat

Minggu, 08 Februari 2026 | 06:00

Jokowi Tak Pernah Berniat Mengabdi untuk Bangsa dan Negara

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:51

Integrasi Transportasi Dikebut Menuju Jakarta Bebas Macet

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:25

Lebih Dekat pada Dugaan Palsu daripada Asli

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:18

PSI Diperkirakan Bertahan Jadi Partai Gurem

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:10

Dari Wakil Tuhan ke Tikus Got Gorong-gorong

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:24

Pertemuan Kapolri dan Presiden Tak Bahas Reshuffle

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:21

Amien Rais Tantang Prabowo Copot Kapolri Listyo

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:10

PDIP Rawat Warisan Ideologis Fatmawati

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:07

Selengkapnya