Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Sepertiga Wilayah Ukraina Dipenuhi Bom Tandan dan Ranjau Darat

SABTU, 22 JULI 2023 | 10:09 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ratusan ribu kilometer wilayah Ukraina saat ini diduga dipenuhi dengan munisi tandan atau bon curah yang belum meledak dan ranjau darat, menimbulkan kekhawatiran akan keamanan warga sipil di masa depan.

Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian Rosemary DiCarlo kepada Dewan Keamanan PBB pada Jumat (21/7) waktu setempat.

"Meriam yang tidak meledak akan terus menimbulkan bahaya bagi warga sipil selama bertahun-tahun yang akan datang,” kata DiCarlo, seperti dikutip dari RT, Sabtu (22/7).


"Sepertiga wilayah negara itu diduga ditutupi oleh berbagai amunisi, termasuk ranjau darat dan bom curah," katanya.

DiCarlo juga mengatakan bahwa anak-anak terpengaruh secara tidak proporsional oleh pertempuran yang sedang berlangsung karena mereka dibunuh dan dilukai oleh senjata peledak dengan dampak area yang luas di daerah berpenduduk.

Pernyataannya muncul beberapa minggu setelah AS memutuskan untuk memasok munusi tandan ke Kyiv. Senjata semacam itu dilarang oleh lebih dari 110 negara di bawah konvensi PBB pada 2008 karena bahaya besar yang mereka timbulkan bagi warga sipil.

Bom curah melepaskan submunisi yang lebih kecil yang seringkali gagal meledak karena tersebar di area yang luas. Mereka kemudian dapat tetap tidak meledak selama bertahun-tahun, menjadi ancaman bagi warga sipil bahkan setelah konflik berakhir.

Sebanyak 86.500 warga sipil telah terbunuh oleh bom cluster sejak Perang Dunia II, dan banyak lagi yang cacat, menurut Amnesty International.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden memutuskan untuk memberikan amunisi kontroversial kepada Kyiv meskipun faktanya Gedung Putih sendiri telah menyebut penggunaan mereka sebagai kriminal ketika Rusia diduga menggunakannya.

Washington menghadapi kritik dari sekutunya sendiri atas tindakan tersebut, karena Inggris, Kanada, dan Jerman, serta beberapa anggota NATO dan non-NATO lainnya, menyuarakan ketidaksetujuan mereka dengan keputusan ini.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan awal bulan ini bahwa penggunaan bom curah harus dianggap sebagai kejahatan perang. menurutnya, jika pasukan Ukraina menggunakan senjata semacam itu di medan perang, Rusia berhak untuk merespons dengan tepat.

Pada Selasa, Duta Besar Rusia untuk Washington, Anatoly Antonov, mengatakan bahwa AS mengubah Ukraina menjadi kuburan untuk limbah yang mematikan, sehingga hampir tidak mungkin untuk tinggal di sana.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya