Berita

Menteri Luar Negeri Iran, Naseer Kanani/Net

Dunia

Iran Tuduh Sanksi Terbaru Uni Eropa Bermotif Politik

SABTU, 22 JULI 2023 | 07:03 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sanksi terbaru yang dijatuhkan Uni Eropa terhadap sektor drone dan enam individu Iran, diduga kuat memiliki indikasi politik.

Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, dalam cuitan di akun Twitter pribadinya pada Jumat (21/7).

Iran tidak bisa menerima bahwa sanksi dijatuhkan atas dasar dugaan keterlibatan Teheran dalam invasi Rusia di Ukraina. Alasan itu menunjukkan bahwa Uni Eropa memiliki motivasi politik dalam sanksi tersebut.


"Menghubungkan perang Ukraina dengan kerja sama bilateral Iran-Rusia bermotivasi politik," cuitnya di Twitter, seperti dimuat Reuters.

Kanani kembali membantah bahwa Iran mengirim drone ke Rusia untuk digunakan dalam perangnya melawan Ukraina. Oleh sebab itu, Teheran akan menggunakan haknya untuk melakukan tindakan timbal balik.

"Kami mendorong agar konflik Ukraina segera diakhiri dengan cara diplomasi. Tetapi untuk sanksi, Iran berhak atas tindakan timbal balik dan proporsional terhadap sanksi UE dan anggotanya," tambahnya.

Dewan Uni Eropa secara resmi mengumumkan pada Kamis (20/7), bahwa mereka akan melarang ekspor suku cadang yang digunakan dalam produksi drone dari wilayah Eropa ke Iran.

Selain itu, sanksi baru juga meliputi pembatasan perjalanan dan pembekuan aset yang berlaku bagi individu-individu yang diduga bertanggung jawab, mendukung, atau terlibat dalam program drone di Iran.

Sanksi terbaru dijatuhkan atas tuduhan tidak berdasar baru-baru ini mengenai dukungan militer Iran untuk Rusia selama perang di Ukraina, meski Teheran berulang kali telah membantahnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya