Berita

Menteri Luar Negeri Iran, Naseer Kanani/Net

Dunia

Iran Tuduh Sanksi Terbaru Uni Eropa Bermotif Politik

SABTU, 22 JULI 2023 | 07:03 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sanksi terbaru yang dijatuhkan Uni Eropa terhadap sektor drone dan enam individu Iran, diduga kuat memiliki indikasi politik.

Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, dalam cuitan di akun Twitter pribadinya pada Jumat (21/7).

Iran tidak bisa menerima bahwa sanksi dijatuhkan atas dasar dugaan keterlibatan Teheran dalam invasi Rusia di Ukraina. Alasan itu menunjukkan bahwa Uni Eropa memiliki motivasi politik dalam sanksi tersebut.


"Menghubungkan perang Ukraina dengan kerja sama bilateral Iran-Rusia bermotivasi politik," cuitnya di Twitter, seperti dimuat Reuters.

Kanani kembali membantah bahwa Iran mengirim drone ke Rusia untuk digunakan dalam perangnya melawan Ukraina. Oleh sebab itu, Teheran akan menggunakan haknya untuk melakukan tindakan timbal balik.

"Kami mendorong agar konflik Ukraina segera diakhiri dengan cara diplomasi. Tetapi untuk sanksi, Iran berhak atas tindakan timbal balik dan proporsional terhadap sanksi UE dan anggotanya," tambahnya.

Dewan Uni Eropa secara resmi mengumumkan pada Kamis (20/7), bahwa mereka akan melarang ekspor suku cadang yang digunakan dalam produksi drone dari wilayah Eropa ke Iran.

Selain itu, sanksi baru juga meliputi pembatasan perjalanan dan pembekuan aset yang berlaku bagi individu-individu yang diduga bertanggung jawab, mendukung, atau terlibat dalam program drone di Iran.

Sanksi terbaru dijatuhkan atas tuduhan tidak berdasar baru-baru ini mengenai dukungan militer Iran untuk Rusia selama perang di Ukraina, meski Teheran berulang kali telah membantahnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya