Menteri Luar Negeri Iran, Naseer Kanani/Net
Sanksi terbaru yang dijatuhkan Uni Eropa terhadap sektor drone dan enam individu Iran, diduga kuat memiliki indikasi politik.
Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, dalam cuitan di akun Twitter pribadinya pada Jumat (21/7).
Iran tidak bisa menerima bahwa sanksi dijatuhkan atas dasar dugaan keterlibatan Teheran dalam invasi Rusia di Ukraina. Alasan itu menunjukkan bahwa Uni Eropa memiliki motivasi politik dalam sanksi tersebut.
"Menghubungkan perang Ukraina dengan kerja sama bilateral Iran-Rusia bermotivasi politik," cuitnya di Twitter, seperti dimuat
Reuters. Kanani kembali membantah bahwa Iran mengirim drone ke Rusia untuk digunakan dalam perangnya melawan Ukraina. Oleh sebab itu, Teheran akan menggunakan haknya untuk melakukan tindakan timbal balik.
"Kami mendorong agar konflik Ukraina segera diakhiri dengan cara diplomasi. Tetapi untuk sanksi, Iran berhak atas tindakan timbal balik dan proporsional terhadap sanksi UE dan anggotanya," tambahnya.
Dewan Uni Eropa secara resmi mengumumkan pada Kamis (20/7), bahwa mereka akan melarang ekspor suku cadang yang digunakan dalam produksi drone dari wilayah Eropa ke Iran.
Selain itu, sanksi baru juga meliputi pembatasan perjalanan dan pembekuan aset yang berlaku bagi individu-individu yang diduga bertanggung jawab, mendukung, atau terlibat dalam program drone di Iran.
Sanksi terbaru dijatuhkan atas tuduhan tidak berdasar baru-baru ini mengenai dukungan militer Iran untuk Rusia selama perang di Ukraina, meski Teheran berulang kali telah membantahnya.
