Komisi Pemilihan Pakistan (ECP) mengumumkan kesiapannya untuk menyelenggarakan pemilihan nasional pada Oktober mendatang, jika majelis legislatif di negara itu dibubarkan tepat waktu.
Dalam jumpa pers di Islamabad pada Kamis (20/7), pejabat ECP menjelaskan jika majelis nasional serta provinsi Sindh dan Balochistan dibubarkan pada 12 Agustus, maka pemilihan umum dapat diadakan paling lambat pada 11 Oktober.
Mengacu pada konstitusi Pakistan, majelis terpilih memiliki mandat untuk melayani selama lima tahun. Setelah masa jabatan berakhir, pembubaran majelis akan diikuti oleh pembentukan pengurus sementara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan dalam waktu 60 hari.
Menurut mantan pejabat ECP, Kanwar Dilshad, konstitusi Pakistan juga menyatakan bahwa jika pembubaran majelis terjadi sebelum lima tahun berakhir, maka pemilihan harus diadakan dalam waktu 90 hari setelah pembubaran.
"Sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh ECP, jika pembubaran majelis nasional dan dua majelis provinsi di Sindh dan Balochistan berjalan sesuai jadwal, pemilihan dapat berlangsung Oktober. Namun, jika pembubaran terjadi lebih awal, kita dapat mengharapkannya paling lambat antara 8 hingga 11 November," kata Dilshad kepada
Al Jazeera.Meskipun demikian, jurnalis dan analis politik, Cyril Almeida, percaya bahwa tanggal pemilihan akan ditentukan oleh kekuatan militer yang kuat di Pakistan, yang selama tiga dekade terakhir telah secara langsung mengendalikan negara.
"Saat ini, belum jelas apakah pemilihan akan diadakan pada tahun 2023. Dan setelah melewati tantangan tersebut, tidak ada kejelasan bahwa pemilihan akan berlangsung pada tahun 2024 juga," ujar Almeida kepada Al Jazeera.
Sejak mantan Perdana Menteri Imran Khan kehilangan mosi tidak percaya di parlemen pada April tahun lalu, Pakistan telah menyaksikan gejolak politik yang mendalam.
Khan menyalahkan militer karena berusaha menggulingkannya. Sementara saat ini olitisi tersebut telah didakwa dengan sejumlah kasus termasuk korupsi dan terorisme, yang mengancam kelangsungan politiknya.
Analis itu memperkirakan pemilihan berikutnya berpotensi menjadi yang paling tidak bebas dan adil yang pernah dilihat Pakistan abad ini.
"Manipulasi politik akan menjadi perhatian serius dalam menghadapi pemilihan mendatang," pungkas Almeida.
