Berita

Pemimpin Wagner Yevgeny Prigozhin/Net

Dunia

Individu dan Bisnis Terkait Wagner Masuk Daftar Hitam Inggris

JUMAT, 21 JULI 2023 | 08:39 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi kepada 13 orang dan bisnis yang terkait dengan Kelompok paramiliter Rusia Wagner, yang diduga terlibat dalam eksekusi dan penyiksaan warga sipil di negara-negara Afrika.

Kementerian Luar Negeri Inggris mengumumkan pada Kamis (20/7), bahwa pihaknya telah memasukkan pejabat tinggi kelompok tentara bayaran di Mali, Sudan, dan Republik Afrika Tengah, serta bisnis terkait ke dalam daftar hitam dan membekukan aset mereka

Pemimpin Wagner Yevgeny Prigozhin telah lebih dulu dikenai sanksi oleh Inggris, bersama dengan beberapa komandan utamanya, atas peran mereka dalam invasi Rusia ke Ukraina.

Laporan The National pada Kamis (20/7), menyebutkan kepala operasi Grup Wagner di Republik Afrika Tengah (CAR), Konstantin Pikalov, yang dikenal sebagai tangan kanan Prigozhin, termasuk di antara mereka yang disebutkan dalam gelombang sanksi terbaru.

Inggris menuduhnya bertanggung jawab atas penyiksaan dan pembunuhan warga sipil yang ditargetkan.

Pemimpin Wagner di CAR, Vitalii Perfilev, dan rekannya di Mali, Ivan Maslov, juga masuk dalam daftar.

"Pasukan Maslov, bersama dengan pasukan Mali, bertanggung jawab atas pembunuhan setidaknya 500 orang di Moura pada Maret 2022, termasuk eksekusi singkat serta pemerkosaan dan penyiksaan," kata Kementerian Inggris.

Nama lain yang terkena sanksi termasuk bisnis dan orang yang terlibat dalam ancaman perdamaian dan stabilitas di Sudan, termasuk melalui penyebaran propaganda dan penyediaan peralatan militer.

M-Invest, sebuah perusahaan yang bertindak sebagai front untuk Wagner, dikenai sanksi karena menjalankan kampanye disinformasi untuk menguntungkan pemerintah Sudan dan mengancam perdamaian di negara tersebut.

Sanksi akan membatasi kebebasan finansial individu dan perusahaan yang terdaftar. Juga mencegah agar warga negara Inggris, perusahaan, dan bank, tidak berurusan dengan mereka. Semua aset yang mereka miliki di Inggris akan dibekukan dan larangan bepergian telah dikeluarkan.

"Inggris tetap sangat prihatin dengan peran destabilisasi yang dimainkan Wagner di Afrika," kata Kementerian Luar Negeri Inggris.

Andrew Mitchell , Menteri Pembangunan dan Afrika di Kantor Luar Negeri Inggris, mengatakan, kelompok Wagner melakukan kekejaman di Ukraina, serta bertindak dengan impunitas di negara-negara seperti Mali, Republik Afrika Tengah, dan Sudan.

“Di mana pun Wagner beroperasi, hal itu menimbulkan dampak bencana bagi masyarakat, memperburuk konflik yang ada, dan merusak reputasi negara yang menampungnya," katanya.

Grup Wagner mendapatkan ketenaran internasional setelah merekrut narapidana dari penjara Rusia untuk berperang di Ukraina.

Kontraktor militer swasta itu telah beroperasi di Mali, Sudan dan CAR selama beberapa tahun.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya