Sebagai bentuk protes baru terhadap rencana reformasi peradilan pemerintah Israel, ratusan petugas cadangan Angkatan Udara Israel secara resmi mengundurkan diri pada Selasa (18/7).
Dalam sebuah pernyataan tertulis, sekitar 161 petugas yang telah berperan penting dalam pemikiran strategis, perencanaan, dan pengendalian operasional selama beberapa dekade, menyampaikan ketidakpuasan mereka kepada pemerintah.
Ratusan petugas itu mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap rencana kontroversial pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang disebut dapat menggerus prinsip-prinsip demokrasi dan membuka jalan bagi kediktatoran Israel.
"Kami tidak siap untuk menjalankan misi di bawah rezim di mana fondasi demokrasi diinjak-injak satu demi satu," bunyi pernyataan tertulis tersebut.
Mengutip
JPost, para petugas cadangan ini mengacu pada dua rancangan undang-undang, yaitu RUU Standar Kewajaran yang dijadwalkan untuk disahkan pada Minggu ini, dan RUU Komite Seleksi Yudisial yang telah melewati pembacaan pertama pada bulan Maret, yang dikhawatirkan akan memberi kontrol lebih besar kepada pemerintahan.
Menanggapi pengumuman dari para petugas cadangan, Kepala Angkatan Udara IDF, Mayor Jenderal Tomer Bar, mengakui kompleksitas situasi saat ini di Israel. Namun, ia berharap pasukan cadangan dapat mempertimbangkan kembali keputusan mereka.
"Kami akan mengklarifikasi rincian pasti seputar surat itu dan implikasinya. Namun, tanggung jawab yang tetap ada pada kami tidak berubah, kami akan melanjutkan dialog komando dengan petugas cadangan dan layanan wajib kami mengenai ketegangan yang melanda Israel," ujar Bar.
Keputusan keluarnya petugas cadangan Angkatan Udara itu diambil setelah mereka baru-baru ini menolak panggilan bertugas dari pemerintah karena reformasi peradilan tersebut, yang telah dikecam oleh PM Netanyahu, karena dianggap dapat membahayakan keamanan Israel dari serangan musuh-musuhnya.
