Berita

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan/RMOL

Politik

Kata Luhut, Masih Ada Ribuan Pelabuhan Kecil jadi Tempat Penyelundupan

SELASA, 18 JULI 2023 | 14:08 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pelabuhan, dari yang besar hingga kecil. Nah, pelabuhan kecil yang jumlahnya sangat banyak ini justru kerap dijadikan tempat penyelundupan.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam acara Webinar Pelabuhan yang diselenggarakan tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Juang pada Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (18/7).

Luhut mengatakan, pelabuhan di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Namun, pemerintah baru menargetkan untuk memperbaiki 34 pelabuhan di seluruh Indonesia.


"Dan itu sekarang berjalan dengan bagus," ujar Luhut dalam sambutannya.

Akan tetapi, kata Luhut, di Indonesia masih banyak pelabuhan kecil yang sering disalahgunakan, salah satunya sebagai tempat penyelundupan.

"Tapi kita kalau dengan pelabuhan-pelabuhan kecil, itu jadi tempat penyelundupan. Ada seribu sekian pelabuhan lain," kata Luhut.

Salah satu pelabuhan kecil yang sering digunakan untuk penyelundupan ada di wilayah Batam.

"Di Batam saja, karena pelabuhan kecil-kecil itu, itu juga sumber penyelundupan. Ya itu masalah kita ramai-ramai, bukan hanya masalahnya KPK, saya juga pusing lihat itu. Karena kita sudah benahi pelabuhan besar, masih ada pelabuhan tikus misalnya penyelundupan palm oil, minyak kelapa sawit itu masih dilakukan. Tapi sekarang dengan pengalaman kita ini, kita sudah mulai batasi dan sangat berkurang dengan signifikan," pungkas Luhut.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya