Berita

Presiden Peru, Dina Boluarte/Net

Dunia

Mayoritas Warga Peru Yakin Ekonomi Memburuk Sejak Dipimpin Presiden Baru

SELASA, 18 JULI 2023 | 12:23 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Lebih dari tujuh bulan memimpin, Presiden Peru Dina Boluarte dinilai tidak mampu membawa perubahan apapun terhadap ekonomi nasional, bahkan justru memperburuknya.

Pernyataan itu merujuk pada hasil jajak pendapat yang diterbitkan oleh lembaga survei lokal CPI pada Senin (17/7). Survei CPI menunjukkan mayoritas responden yang mewakili warga Peru percaya perekonomian di negara itu memburuk sejak Boluarte mengambil alih kekuasaan.

"Sekitar 54 persen dari mereka yang disurvei mengatakan situasi ekonomi mereka saat ini memburuk dalam enam bulan terakhir," bunyi laporan tersebut, seperti dimuat The Street Insider.


Sementara 41 persen dari responden merasa perekonomian Peru tidak jauh berbeda atau tetap sama seperti saat Presiden Pedro Castillo digulingkan Desember lalu.

Negara produsen tembaga nomor dua di dunia itu mencatat penyusutan ekonomi mencapai 1,43 persen per tahun di bulan Mei, dan diperkirakan kontraksinya akan semakin memburuk dalam dua bulan.

Sejak 19 Juli, kelompok sayap kiri mendesak agar protes anti-pemerintah digelar kembali agar Presiden Boluarte mundur, Kongres ditutup dan pemilihan baru segera digelar.

Menurut media lokal, sekitar 24 ribu polisi akan berpatroli pada protes yang diperkirakan mampu menarik ribuan orang ke ibukota Lima.

Penyelenggara protes mengklaim sudah bersiap mendemo Boluarte. Dukungan banyak berdatangan dari penduduk di wilayah pertambangan Peru selatan yang menginginkan Castillo kembali berkuasa.

Jika protes terjadi, maka diperkirakan Peru akan mengalami pengambilalihan kekuasaan untuk ketiga kalinya.

Pada Desember tahun lalu, Castillo digulingkan kemudian ditangkap setelah mencoba menutup Kongres. Kemudian wakilnya, Boluarte maju menggantikan posisi Presiden hanya dalam waktu beberapa jam.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya