Gubernur Jabar Ridwan Kamil/Ist
Ribuan pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 dianulir Pemprov Jawa Barat. Sebab mereka melakukan cara-cara ilegal seperti mengelabui keterangan domisili hingga memalsukan Kartu Keluarga (KK).
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan aduan terkait kecurangan PPDB 2023. Laporan aduan kecurangan yang diterima langsung ditangani Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar.
"Ada 4.791 mereka (siswa) yang mendaftar dengan cara-cara ilegal seperti KK, domisili yang disiasati, sudah kita batalkan. Memang tidak ada drama-drama yang ekspektasi orang. Ini terstruktur ada tim pengaduan dan kita sudah membatalkan," kata Ridwan Kamil usai memantau program pengenalan lingkungan sekolah (PPLS) di SMK 12 Kota Bandung, Senin (17/7).
Pria yang akrab disapa Kang Emil ini menegaskan, langkah tersebut diambil Pemprov Jabar agar memberikan efek jera bagi masyarakat yang memaksakan anaknya masuk ke sekolah pilihan dengan cara ilegal. Mengingat PPDB Jabar dilaksanakan sesuai aturan main pemerintah pusat.
"Ada 4.791 calon siswa yang mencoba mengelabui domisili dan KK-nya. Sebanyak itu yang kira-kira kita batalkan untuk memberikan pelajaran bahwa semua harus sesuai dan ikuti pada peraturan yang kita laksanakan," ujar Kang Emil, dikutip
Kantor Berita RMOLJabar.
Orang nomor satu di Jabar ini memastikan, peserta didik yang mengikuti PPLS hari ini di seluruh Jabar telah melalui proses dan tahapan sesuai aturan. Kendati demikian, Pemprov Jabar tetap akan melakukan evaluasi.
"Akan kita evaluasi banyak komplain juga sana-sini, nanti bersama pemerintah pusat, Pemprov Jabar akan melakukan evaluasi menyeluruh terutama misalkan terjadinya kekurangan fasilitas di beberapa wilayah, itu juga akan jadi atensi penyelesaian di tahun mendatang," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Disdik Jabar, Wahyu Mijaya mengatakan, total 4.791 pendaftar yang ditolak ini adalah laporan keseluruhan. Tidak semua KK palsu, ada juga beberapa persoalan lainnya.
"Bisa jadi karena nilai rapor, bisa juga karena program penanganan kemiskinan, kemudian dokumen prestasi tidak sesuai. Jadi ada beberapa penyebab yang mengakibatkan kita menolak sebanyak 4.791 untuk tidak lanjut dalam proses PPDB kemarin," kata Wahyu.
Semua pendaftar yang ditolak ini tidak semuanya dimasukkan ke sekolah swasta. Wahyu menjelaskan, peserta yang ditolak bisa mendaftarkan ke sekolah lainnya sesuai dengan aturan.
"Sebetulnya 4.791 itu serta merta kita tolak. Misalkan yang karena (pemalsuan) KK, ketika KK tidak tersambung dengan Disdukcapil kita langsung mintakan yang bersangkutan untuk menghubungi Disdukcapil," tutupnya.
