Berita

Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Mohammad Hatta/RMOL

Politik

Ketua Dewan Etik Golkar: Menggulirkan Munaslub Tidak Sembarangan, Ada Aturannya

SENIN, 17 JULI 2023 | 16:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar tidak bisa diusulkan secara sembarangan. Ada mekanisme dan prosedur yang harus dipatuhi jika ingin mengusulkan hal tersebut.

Hal itu ditegaskan Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Mohammad Hatta usai memeriksa Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI), Lawrence Siburian di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Senin (17/7).

Hatta mengatakan, perlu ada prosedur panjang untuk melaksanakan Munaslub yang tidak bisa diabaikan kader.


“Menggulirkan Munaslub itu ada forumnya. Kan di DPP ini ada rapat pleno, ada rapat-rapat setingkat harian, ada rapat bidang-bidang, lebih tinggi lagi ada Rakernas. Lebih tinggi lagi ada Rapimnas, lebih tinggi lagi ada Munaslub,” kata Hatta.

Berkaca dari proses panjang tersebut, Hatta pun mempertanyakan sikap Lawrence dkk yang dengan mudah melemparkan isu Munaslub ke ruang publik.

“Jadi membawa wacana Munaslub ke ruang publik menjadi pertanyaan, maksudnya apa?” imbuhnya.

Sebaliknya, isu Munaslub justru akan membuat para simpatisan dan kader bingung. Apalagi ditegaskan Dewan Pakar belum lama ini, tidak ada satu pun usulan Munaslub yang muncul dalam rapat internal.

“Karena arus bawah akar rumput menjadi membingungkan. Itu saja. Tadi saudara Lawrence memberikan penjelasan latar belakangnya kepada kami," tutupnya.

Selain Lawrence Siburian, Dewan Pakar juga akan memanggil anggota Dewan Pakar Golkar, Ridwan Hisjam terkait keterlibatannya dalam menyuarakan Munaslub yang disebut bakal mengancam kursi Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Ridwan Hisjam disebut hadir dalam forum 'Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar' di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu lalu (12/7).

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya