Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher/Net

Politik

WNI Bertalenta Pindah Kewarganegaraan, PKS Minta Pemerintah DPR: Alarm Benahi Sistem Ketenagakerjaan

SENIN, 17 JULI 2023 | 02:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah Indonesia diminta membenahi sistem ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan agar WNI bertalenta tidak tergiur pindah kewarganegaraan.

Permintaan itu terlontar dari anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, Minggu (16/7).

Menurut Netty, Piindahnya sejumlah SDM produktif dan bertalenta harus menjadi alarm bagi pemerintah karena dapat berdampak pada kurangnya SDM bertalenta di Indonesia.


"Singapura dikenal gencar memberikan beasiswa untuk pelajar-pelajar di negara tetangganya dengan kewajiban bekerja di sana setelah lulus kuliah," kata Netty.

Pendapat Netty, ada banyak faktor yang membuat WNI berpindah menjadi warga negara Singapura. Antara lain adalah sistem ketenagakerjaan yang lebih baik dan juga pelayanan kesehatan yang lebih unggul.

"Hal ini harus menjadi perhatian pemangku kepentingan guna meyakinkan para WNI bahwa negara sanggup menyediakan  lapangan pekerjaan yang  layak dan memadai serta pelayanan kesehatan yang lebih baik," ujarnya.

Pihaknya, mewanti-wanti pemerintah agar anak bangsa yang memiliki talenta terbaik tidak mau kembali ke tanah air karena khawatir tidak bisa bekerja dan dihargai secara layak di negaranya sendiri diupayakan untuk kembali ke Indonesia.

Oleh sebab itu, Netty meminta pemerintah terus mengembangkan sistem dan skema beasiswa yang menarik bagi anak bangsa untuk menimba ilmu di luar negeri dan kembali ke tanah air guna mengaplikasikan pengetahuan dan teknologi yang diperoleh.

"Perlu dibangun pendekatan persuasif, selain adanya regulasi yang ketat untuk membuat para penerima beasiswa tidak 'bermain-main' dan segera pulang setelah lulus," tutupnya.

Berdasarkan informasi Dirjen Imigrasi Indonesia, sebanyak 1.000 WNI berusia 25 sampai 35 tahun, pindah menjadi warga negara Singapura setiap tahunnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya