Berita

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) /Net

Politik

Hitungan AHY, Cicilan Bunga Utang Bisa untuk Ciptakan 80 Juta Lapangan Kerja

MINGGU, 16 JULI 2023 | 13:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Partai Demokrat mencemaskan jumlah utang Indonesia yang terus meroket. Sebab jumlah bunga utang yang harus dibayar saja sudah terlalu besar dan seharusnya bisa dimanfaatkan ke hal lain yang bermanfaat bagi rakyat.

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencatat, cicilan bunga utang bisa dimanfaatkan untuk menguliahkan 2 juta pelajar atau menciptakan 80 juta lapangan pekerjaan.

"Partai Demokrat dan kita semua, mencemaskan meroketnya jumlah utang Indonesia, baik utang pemerintah maupun utang BUMN. Hingga membuat kinerja sejumlah BUMN kita jauh di bawah sasaran," ujar AHY saat memberikan pidato politiknya seperti diunggah di kanal YouTube Partai Demokrat dan dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (16/7).


AHY menilai, utang pemerintah dan BUMN yang terlalu besar harus dihentikan. Mengingat, banyak negara yang perekonomiannya jatuh dan mengalami krisis hebat karena jebakan utang.

"Pemerintah tidak bisa hanya berpikir ekonomi jangka pendek, apalagi tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang. Kita harus belajar, banyak negara gagal akibat utang yang ugal-ugalan. Akibat utang meroket, ruang fiskal sempit," kata AHY.

Apalagi, sambungnya, per Maret 2023 utang Indonesia mencapai Rp7.800 triliun lebih. Bahkan, porsi APBN untuk membayar cicilan dan bunga utang semakin besar.

"Jika rata-rata bunga utang mencapai Rp400-an triliun per tahunnya, maka itu setara dengan realisasi anggaran pendidikan pada APBN 2022 yang lalu. Itu baru bunga, belum cicilan pokoknya," terang AHY.

Bunga utang Rp400-an triliun tersebut, dalam hitungan AHY, setara untuk menguliahkan 2 juta orang pelajar ke kampus-kampus terbaik di Indonesia, dengan hitungan biaya kuliah mahasiswa hingga sarjana serta biaya hidup per orang mencapai Rp200 juta.

"Atau jika kita berikan bantuan modal dana bergulir sebesar Rp50 juta untuk pengembangan satu unit UMKM. Maka akan ada 8 juta unit UMKM yang diberdayakan. Jika satu unit UMKM menyerap 5 hingga 10 pekerja, maka tercipta 40 hingga 80 juta lapangan pekerjaan," jelas AHY.

Melihat data-data tersebut, AHY menilai, pemerintah tidak boleh selalu berdalih bahwa dari sisi rasio utang terhadap PDB masih aman karena kurang dari 60 persen. Karena faktanya, kemampuan fiskal untuk membayar utang rendah, dan membebani APBN.

"Untuk itu, batasi dan kontrol utang pemerintah dan BUMN," pungkas AHY.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya