Berita

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Net

Politik

Proyek Infrastruktur Tidak Berdampak Kesejahteraan, AHY Nilai Kebijakan Pemerintah Perlu Diubah

MINGGU, 16 JULI 2023 | 10:35 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ambisi Presiden Joko Widodo dalam membangun infrastruktur secara besar-besaran sulit dipahami. Pasalnya, proyek-proyek yang dibangun tidak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat.

Begitu kata Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pidato politiknya yang diunggah di kanal YouTube Partai Demokrat pada Jumat lalu (14/7).

AHY mengatakan, dirinya sulit mengerti dengan apa yang dilakukan rezim Jokowi. Di mana, ketika ekonomi menurun, kekuatan fiskal melemah, dan utang tinggi, pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran.


"Apalagi sebagian proyek dan megaproyek itu tidak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat yang tengah mengalami tekanan," ujar AHY seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (16/7).

Seharusnya, kata AHY, proyek dan megaproyek yang tidak berdampak langsung kepada kehidupan dan kesejahteraan rakyat itu masih bisa ditunda pelaksanaannya.

"Kami berpendapat, pemerintah tidak sensitif, pemerintah juga kurang berpihak kepada 100 juta lebih rakyat kita yang sedang mengalami kesulitan hidup yang serius," tegasnya.

Sehingga, menurut AHY, sikap kebijakan dan tindakan pemerintah saat ini perlu diubah dan diperbaiki.

“Ketika terjadi krisis dan tekanan ekonomi yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat, prioritas dan alokasi anggaran negara seharusnya diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat, utamanya para petani, nelayan, kaum buruh, dan golongan lemah lainnya," pungkas AHY.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya