Otot Politik

PADA akhir pemaparan gagasannya di hadapan peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13 Juli 2023), Anies Baswedan lagi-lagi ditanya soal IKN, jika nantinya terpilih sebagai presiden, tentunya dalam Pilpres 2024, apakah proyek pembangunan IKN akan diteruskan.

Pertanyaan IKN acap disasarkan pada Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Hal yang sama ditanyakan juga pada Bacapres Ganjar Pranowo. Tentu jawaban Ganjar, itu semua orang pastilah tahu: nderek Jokowi.

Pertanyaan kelanjutan proyek pembangunan IKN, itu memang tak salah jika berulang ditanyakan pada Anies Baswedan. Tidak pada Bacapres selainnya. Semua mafhum, bahwa yang selain Anies, seperti berlomba dengan jargon, akan meneruskan pembangunan yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi. Terutama melanjutkan pembangunan IKN. Adalah Ketua Apeksi Bima Aria, yang juga Wali Kota Bogor yang menanyakan pertanyaan "nakal" itu.

Anies menjawab pertanyaan kelanjutan proyek mercusuar itu dengan tidak perlu serius-serius amat. Dengan senyum dan setengah terbahak, ia jawab dengan memunculkan idiom baru dalam kosakata kekuasaan, yang disebutnya sebagai "otot politik". Idiom yang menarik publik ternganga, mencengangkan.

"Bapak ibu semua, kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik melalui proses Pilkada. Dan di dalam bapak ibu mengelola program, bapak ibu tentu pernah merasakan sesuatu yang direncanakan dengan baik memiliki dasar yang kuat, (maka) tidak perlu otot politik untuk dilaksanakan."

Idiom otot politik dimunculkan Anies, itu bisa dimaknai sebagai bentuk pemaksaan berlebihan, lebih pada pemaksaan kehendak, dan itu sebenarnya sikap otoriter. Dalam konteks IKN, pemaksaan kehendak itu sampai pada tahap "wajib" diselesaikan kelanjutan pembangunannya oleh siapa pun penerus, yang nantinya menggantikannya.

Penegasan Anies amatlah menarik, dan itu menunjukkan sikapnya yang tabu untuk didikte memenuhi kehendak kekuasaan yang bersandar pada otot politik. Sebuah bentuk pemaksaan kehendak oleh mereka yang sebenarnya tak lagi punya legitimasi kekuasaan. Pada pemerintahan berikutnya semua kebijakan akan dievaluasi mana yang akan diteruskan, mana yang perlu dikoreksi, dan mana yang perlu dihentikan.

Anies belum sampai bicara menghentikan proyek IKN, Anies pun tak janji untuk meneruskannya. Janji bagi seorang Anies adalah pemenuhan kewajiban untuk ditepati, dan itu diwujudkan.

"Jadi saya melihat bila ini rencana yang baik, ya pasti jalan terus. Pasti jalan terus, tetapi kalau ini masalah... Kadang-kadang saya heran kenapa sering ditanyakan ya apakah ada masalah ya sebetulnya, lho iya kan?"

Anies menghindar untuk mengatakan, tidak meneruskan IKN jika proyek itu bermasalah. Di samping memang semua mesti dipertimbangkan urgensi pindah ibu kota itu, apakah itu sebuah rencana yang baik, dan matang. Sikap Anies atas IKN lebih maju dibanding sebelumnya, yang itu dipelesetkan pengamat politik abal-abal dengan tak beda dengan Bacapres lainnya soal IKN. Maka pelintiran itu perlu ia luruskan, dan di forum APEKSI itu semua menjadi jelas.

Penjelasan Anies lebih memberi artian, bahwa "otot politik" itu tak perlu muncul, jika yakin akan rencana yang dibuat itu baik, semata untuk kepentingan bangsa-negara. "Otot politik" itu lebih pada bentuk ketidakpercayaan diri, yang mengindikasikan proyek IKN dibuat tidak berdasar pada perencanaan matang, atau memang untuk kepentingan tidak jelas, dan itu di luar yang dibutuhkan. Pembangunan IKN yang seperti dipaksakan, itu saat ini belum bisa terjawab sebenarnya untuk apa, atau untuk keperluan siapa. Pada saatnya semua akan terbuka dengan sendirinya.

Anies Baswedan bisa disebut Bacapres yang punya independensi sikap, tanpa bisa diatur-atur, didikte. Tidak juga berharap di- endorse Jokowi, seperti Bacapres lain yang berlomba berebutan mendapatkannya. Karenanya, itu nantinya tidak akan ada balas budi yang mesti ditunaikan. Anies hanya membutuhkan pada yang tengah berkuasa saat ini agar bersikap netral, dan memastikan Pemilu berjalan jujur. Itu memang yang semestinya dilakukan Presiden Jokowi, bukan cawe-cawe yang itu bermakna, sebagaimana Rocky Gerung menyebut--ingin berlaku curang. Jangan sampai itu terjadi, jika tak ingin Jokowi dikenang buruk sebagai presiden yang menyelisih demokrasi.

*Penulis adalah seorang kolumnis