Berita

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo/Net

Politik

Sudah Ada Preseden Saat Pemilu 2004, Dewan Etik Golkar Diminta Tegas pada Kader Suarakan Munaslub

SABTU, 15 JULI 2023 | 22:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua Dewan Etik Partai Golkar didesak untuk segera memproses dugaan pelanggaran oleh kader yang mengembuskan wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Sebab, Munaslub yang diwacanakan sekelompok orang merupakan gagasan keblinger dan menyesatkan, yang tujuannya mengganggu soliditas partai berlambang pohon beringin.

"Kami mendesak agar Ketua Dewan Etik Partai Golkar segera mengambil langkah tegas memberikan peringatan kepada kader-kader tersebut,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo dalam keterangannya, Sabtu (15/7).


Firman mengingatkan ada konsekuensi atas pelanggaran kader akibat tidak mengamankan dan menjalankan keputusan partai. Ia mencontohkan ada preseden yang menimpa kader Golkar pada Pemilu 2004 lalu.

“Ada kader yang dipecat dari keanggotaan partai karena menentang dan melawan keputusan DPP Partai Golkar saat itu, dan ini bukan main-main. Kami ingin mengingatkan semua jajaran kader harus menyadari konsekuensi akibat perbuatan dan tindakannya itu,” bebernya.

Firman mengatakan, Munas 2019 telah memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menentukan sikap politik dan membuat keputusan terbaik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Keputusan Munas 2019 itu diperkuat dengan hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

Menurutnya, seluruh kader Golkar seharusnya mengawal dan mengamankan keputusan itu. Yakni, berpegang teguh pada keputusan bahwa Airlangga Hartarto adalah calon presiden dari Partai Golkar.

Ia mengaku heran jika ada pihak yang mengeklaim sebagai kader senior Golkar tidak memahami aturan dan mekanisme organisasi. Terlebih, pernyataan itu muncul dari salah satu kader senior hingga membuat kegaduhan di internal partai.

“Kok masih ada kader yang mengklaim kader senior tetapi tidak paham aturan dan mekanisme organisasi? Mereka menari di atas genderang orang lain, padahal mereka-mereka itulah yang ingin menghancurkan Golkar dari dalam,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya