Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo/Net
Ketua Dewan Etik Partai Golkar didesak untuk segera memproses dugaan pelanggaran oleh kader yang mengembuskan wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).
Sebab, Munaslub yang diwacanakan sekelompok orang merupakan gagasan keblinger dan menyesatkan, yang tujuannya mengganggu soliditas partai berlambang pohon beringin.
"Kami mendesak agar Ketua Dewan Etik Partai Golkar segera mengambil langkah tegas memberikan peringatan kepada kader-kader tersebut,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo dalam keterangannya, Sabtu (15/7).
Firman mengingatkan ada konsekuensi atas pelanggaran kader akibat tidak mengamankan dan menjalankan keputusan partai. Ia mencontohkan ada preseden yang menimpa kader Golkar pada Pemilu 2004 lalu.
“Ada kader yang dipecat dari keanggotaan partai karena menentang dan melawan keputusan DPP Partai Golkar saat itu, dan ini bukan main-main. Kami ingin mengingatkan semua jajaran kader harus menyadari konsekuensi akibat perbuatan dan tindakannya itu,” bebernya.
Firman mengatakan, Munas 2019 telah memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menentukan sikap politik dan membuat keputusan terbaik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Keputusan Munas 2019 itu diperkuat dengan hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).
Menurutnya, seluruh kader Golkar seharusnya mengawal dan mengamankan keputusan itu. Yakni, berpegang teguh pada keputusan bahwa Airlangga Hartarto adalah calon presiden dari Partai Golkar.
Ia mengaku heran jika ada pihak yang mengeklaim sebagai kader senior Golkar tidak memahami aturan dan mekanisme organisasi. Terlebih, pernyataan itu muncul dari salah satu kader senior hingga membuat kegaduhan di internal partai.
“Kok masih ada kader yang mengklaim kader senior tetapi tidak paham aturan dan mekanisme organisasi? Mereka menari di atas genderang orang lain, padahal mereka-mereka itulah yang ingin menghancurkan Golkar dari dalam,” tandasnya.
