Berita

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo/Net

Politik

Sudah Ada Preseden Saat Pemilu 2004, Dewan Etik Golkar Diminta Tegas pada Kader Suarakan Munaslub

SABTU, 15 JULI 2023 | 22:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua Dewan Etik Partai Golkar didesak untuk segera memproses dugaan pelanggaran oleh kader yang mengembuskan wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Sebab, Munaslub yang diwacanakan sekelompok orang merupakan gagasan keblinger dan menyesatkan, yang tujuannya mengganggu soliditas partai berlambang pohon beringin.

"Kami mendesak agar Ketua Dewan Etik Partai Golkar segera mengambil langkah tegas memberikan peringatan kepada kader-kader tersebut,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo dalam keterangannya, Sabtu (15/7).


Firman mengingatkan ada konsekuensi atas pelanggaran kader akibat tidak mengamankan dan menjalankan keputusan partai. Ia mencontohkan ada preseden yang menimpa kader Golkar pada Pemilu 2004 lalu.

“Ada kader yang dipecat dari keanggotaan partai karena menentang dan melawan keputusan DPP Partai Golkar saat itu, dan ini bukan main-main. Kami ingin mengingatkan semua jajaran kader harus menyadari konsekuensi akibat perbuatan dan tindakannya itu,” bebernya.

Firman mengatakan, Munas 2019 telah memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menentukan sikap politik dan membuat keputusan terbaik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Keputusan Munas 2019 itu diperkuat dengan hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

Menurutnya, seluruh kader Golkar seharusnya mengawal dan mengamankan keputusan itu. Yakni, berpegang teguh pada keputusan bahwa Airlangga Hartarto adalah calon presiden dari Partai Golkar.

Ia mengaku heran jika ada pihak yang mengeklaim sebagai kader senior Golkar tidak memahami aturan dan mekanisme organisasi. Terlebih, pernyataan itu muncul dari salah satu kader senior hingga membuat kegaduhan di internal partai.

“Kok masih ada kader yang mengklaim kader senior tetapi tidak paham aturan dan mekanisme organisasi? Mereka menari di atas genderang orang lain, padahal mereka-mereka itulah yang ingin menghancurkan Golkar dari dalam,” tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya