Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Firman Soebagyo/Net
Wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang dimunculkan segelintir kader Golkar perlu disikapi serius oleh Dewan Etik Partai Golkar. Sebab, dorongan Munaslub sama saja mengingkari keputusan tertinggi Munas tahun 2019.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Firman Soebagyo menilai, Munaslub yang diwacanakan sekelompok orang merupakan gagasan menyesatkan untuk seluruh kader partai berlambang pohon beringin.
"Kami mendesak agar Ketua Dewan Etik Partai Golkar segera mengambil langkah tegas memberikan peringatan kepada kader-kader tersebut,” tutur Firman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/7).
Firman mengatakan, Munas 2019 telah memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto untuk menentukan sikap politik dan membuat keputusan terbaik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Keputusan Munas 2019 diperkuat dengan hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).
Di sisi lain, Firman mengingatkan konsekuensi dari pelanggaran etik kader jika tidak menjalankan keputusan partai. Contoh nyata ketegasan Golkar dalam penegakan etik terjadi pada Pemilu 2004 lalu.
“Ada kader yang dipecat dari keanggotaan partai karena menentang dan melawan keputusan DPP, dan ini bukan main-main. Partai Golkar tetap menjunjung tinggi asas PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela)," tegasnya.
Menjelang pesta demokrasi lima tahunan yang akan digelar awal tahun 2024, Firman mengingatkan kepada seluruh kader Golkar mengawal dan berpegang teguh pada Munas 2019, bahwa Airlangga Hartarto adalah calon presiden dari Partai Golkar.
“Tapi kok masih ada kader mengklaim senior tetapi tidak paham aturan dan mekanisme organisasi. Mereka ‘menari di atas genderang orang lain’, padahal mereka-mereka itulah yang ingin menghancurkan Golkar dari dalam,” tutup Firman.
