Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Bukan Hanya Telat Dibayar, Gaji Honorer di Palembang juga Dipotong

SABTU, 15 JULI 2023 | 05:55 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Aturan pemotongan gaji honorer non PNSD di Kota Palembang yang mendapat kritik tajam politisi yang duduk di kursi DPRD karena tidak toleran, hingga kini menjadi sorotan.

Aturan tersebut sengaja diterapkan oleh Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Palembang untuk menegakkan disiplin bagi pegawai honorer yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.

Namun, kebijakan tersebut dianggap kejam dan tidak berkeadilan karena hanya diterapkan kepada karyawan honorer semata. Kebijakan tersebut menjadi viral karena banyaknya keluhan dari para honorer yang merasa tidak ada toleransi, bahkan dalam kondisi berduka atau ketika mengajukan izin pernikahan.

Para honorer juga diharuskan membuat surat pernyataan bermaterai saat sakit, meskipun mereka telah melampirkan surat keterangan sakit resmi.

"Surat keterangan sakit dari dokter itu tidak ada gunanya jika tidak ada pernyataan bermaterai. Kami sudah sakit-sakit tapi dibikin sulit," ujar salah satu guru honorer yang enggan disebutkan namanya, dikutip Kantor Berita RMOLSumsel, Jumat (14/7).

Honorer yang mengajar di salah satu sekolah negeri di Palembang ini mengaku, rata-rata pemotongan gaji perbulan bisa mencapai Rp300 ribu hingga Rp500 ribu tergantung kealpaan yang dilakukan meski hanya terlambat satu menitpun.

"Kalau terlambat masuk Rp75 ribu dan pulangnya juga sama kalau kita tidak fingger print jadi total Rp150 ribu. Kalau mau izin dengan kepsek ribetnnya minta ampun padahal cuman 5 menit terlambat," katanya.

Menariknya, pemotongan gaji ini bukan satu-satunya kebijakan yang membuat kaum honorer menjadi gunda gulana. Telatnya pembayaran gaji yang terkadang berbulan-bulan menjadi masalah klasik dialami para honorer Pemkot Palembang.

"Itulah zalimnya birokrasi ini, sudah dipotong telat juga bayarnya. Seperti sekarang ini sudah tengah bulan gaji kami belum dibayarkan, pernah sampai 3 bulan kami telat gajian tapi giliran laporan mintaknya cepat," jelas pegawai honorer ini dengan berurai air mata.

Populer

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

Pimpinan DPRD hingga Ketua Gerindra Sampang Masuk Daftar 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim

Selasa, 16 Juli 2024 | 19:56

Kantor Rahim di Depok Ternyata Rumah Tinggal, Begini Kondisinya

Rabu, 17 Juli 2024 | 11:05

Pengusaha Tambang Haji Romo Diancam Dijemput Paksa KPK

Minggu, 14 Juli 2024 | 17:02

Duet Airin-Rano Karno Tak Terbendung di Pilkada Banten

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:23

UPDATE

Kerajinan Napi Lapas Cilacap Bikin Kagum Yasonna

Minggu, 21 Juli 2024 | 01:52

Demokrat: Jangan Underestimate ke Marshel

Minggu, 21 Juli 2024 | 01:43

Yasonna Tinjau Pembangunan Lapas Baru di Nusakambangan

Minggu, 21 Juli 2024 | 01:29

60 Cakada Demokrat Siap Berlaga di Pilkada 2024

Minggu, 21 Juli 2024 | 01:17

KKP Fokus Genjot Budidaya dalam Implementasi Pengelolaan Lobster

Minggu, 21 Juli 2024 | 01:00

Gerindra Bantah Ada Kompromi Politik soal Wamen

Minggu, 21 Juli 2024 | 00:42

DPR Sebut Kepulauan Nias Pantas Jadi Provinsi Sendiri

Minggu, 21 Juli 2024 | 00:33

Sikap Orba dalam Peristiwa Kudatuli Cermin Pemerintah Sekarang

Minggu, 21 Juli 2024 | 00:11

Kajari Tolitoli Bantu Calon Murid Putus Sekolah Imbas Seragam Mahal

Sabtu, 20 Juli 2024 | 23:45

107 Guru Honorer akan Kembali Mengajar

Sabtu, 20 Juli 2024 | 23:24

Selengkapnya