Bawaslu RI: Politik Uang Merambah ke Penyelenggara Pemilu Sejak 2019

Praktik politik uang dalam pesta demokrasi pemilihan umum kian mengkhawatirkan. Tidak hanya terjadi di lingkup pemilik suara, namun praktik kotor tersebut telah merambah ke penyelenggara pemilu.

Demikian disampaikan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja dalam peluncuran kampanye "Hajar Serangan Fajar" yang digelar di Gedung ACLC C1 KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat sore (14/7).

Rahmat Bagja mengatakan, upaya pencegahan politik uang dan serangan fajar terus dilakukan lembaganya, salah satunya dengan meluncurkan indeks kerawanan pemilu. Namun berdasarkan pantauannya, praktik tersebut kian masif dan berkembang luas.

"Dari (Pemilu) tahun 2019, politik uang itu sekarang sudah merambah kepada penyelenggara pemilu," kata Rahmat Bagja di depan Ketua KPK RI, Firli Bahuri, serta sejumlah pejabat dan politisi yang hadir.

Meski tak menjabarkan secara gamblang penyelenggara pemilu yang dimaksud, Bawaslu RI memastikan terus bekerja sama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan lembaga lain untuk mengawal suara pemilih hingga akhir penghitungan.  

"Kami menjaga agar 1 suara yang hadir di TPS sampai pada rekapitulasi penghitungan akhir di KPU. Suara (yang disalurkan) di TPS harus dijaga," sambungnya.

Oleh karena itu, Bawaslu RI berharap KPU RI sebagai lembaga yang melakukan penghitungan suara bersikap transparan.

"Kami mendorong KPU seluas-luasnya dan setransparan mungkin membuat penghitungan suara yang lebih baik lagi," tutupnya dalam acara yang turut dihadiri Ketua KPU RI, Hasyim Asyari.