Berita

Presiden Rusia Vladimir Putin/Net

Dunia

Ampuni Pemberontakan, Putin Beri Kesempatan Kedua untuk Tentara Wagner

JUMAT, 14 JULI 2023 | 11:49 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

  Setelah gagal melancarkan kudeta, kelompok tentara bayaran Wagner tetap mendapat pengampunan bahkan dikabarkan telah diberi kesempatan bergabung kembali dengan pasukan Rusia oleh Presiden Vladimir Putin.

Dalam wawancara dengan harian Rusia, Kommersant, Putin mengatakan bahwa dirinya memberikan beberapa tawaran kepada pasukan dan belasan komandan Wagner selama pertemuan tertutup yang dilakukan lima hari setelah pemberontakan.

Salah satu tawarannya adalah mengizinkan tentara bayaran Wagner tetap berada di bawah komandan mereka selama 16 bulan dan bergabung dengan pasukan Rusia untuk perang melawan Ukraina.


“Semuanya bisa saja berkumpul di satu tempat dan melanjutkan pengabdiannya. Tidak ada yang akan berubah. Mereka akan dipimpin oleh komandan yang sama," ujar Putin, seperti dimuat Al Arabiya pada Kamis (13/7).

Sebagai Presiden sekaligus pemimpin tertinggi angkatan darat, Putin mengatakan bahwa tawarannya telah disetujui oleh pasukan Wagner.

"Banyak dari mereka mengangguk ketika saya mengatakan ini,” kata Putin.

Kendati demikian, Bos Wagner Yevgeny Prigozhin yang saat itu juga hadir dalam pertemuan, justru menolak tawaran Putin.

"Tidak, personel Wagner tidak akan setuju dengan keputusan seperti itu," tegasnya setelah mendengarkan tawaran Putin.

Wagner memainkan peran kunci dalam keberhasilan Rusia mengambil alih Bakhmut, Ukraina pada Mei lalu, setelah pertempuran sengit dan berdarah selama berbulan-bulan.

Tetapi Prigozhin terus-menerus menuduh militer gagal mendukung anak buahnya selama misi mereka di Bakhmut.

Para pejuang Wagner yang tidak senang dengan perilaku Kementerian Pertahanan Rusia, melakukan pemberontakan dengan mengambil alih kota selatan Rostov-on-Don pada 23 Juni dan mulai bergerak menuju Moskow.

Mereka menghentikan kudeta keesokan harinya setelah ditawari kesepakatan di mana Wagner dapat bermukim kembali di Belarusia dan tidak mendapat tuntuan apapun dari Kremlin.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya