Perdalam Kerja Sama, PM Jepang Fumio Kishida akan Kunjungi Arab Saudi

Arab Saudi menjadi salah satu dari tiga negara Timur Tengah yang akan dikunjungi Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Minggu (16/7).

Kementerian Luar Negeri Jepang di situs webnya menginformasikan bahwa Kishida akan mengadakan pertemuan dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan, dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani.

Reuters melaporkan Kamis (13/7), sejumlah masalah, termasuk urusan regional dan internasional, dan krisis Ukraina, diperkirakan akan menjadi topik pembicaraan antara Kishida dan para pemimpin Timur Tengah.

Ketua Japan Gas Association (JGA) Takahiro Honjo mengatakan bahwa dia berharap rencana perjalanan Timur Tengah Kishida akan membantu Jepang memastikan pasokan gas alam cair (LNG) yang stabil dan bahan bakar lainnya.

Kunjungan kenegaraan ini akan menjadi yang pertama dilakukan pemimpin Jepang ke Timur Tengah sejak Januari 2020. Kishida dijadwalkan tiba di Jeddah pada Minggu dan akan berangkat dari Kerajaan pada Senin untuk melanjutkan kunjungannya ke Abu Dhabi.

Jepang dan Saudi mulai menjalin hubungan diplomatik pada 1995. Kunjungan Menteri Pertahanan dan Penerbangan Saudi Pangeran Sultan Bin Abdul Aziz ke Jepang pada tahun 1960 menandai dimulainya kunjungan resmi kenegaraan oleh para pemimpin kedua negara.

Kedua negara telah menandatangani sejumlah perjanjian mulai dari kerja sama ekonomi dan teknis, layanan udara, pajak, dan perjanjian investasi.

Pada 2022, Arab Saudi dan Jepang menandatangani nota kerja sama (MoC) di bidang ekonomi karbon sirkular, daur ulang karbon, hidrogen bersih, dan amonia bahan bakar.

Jepang sangat bergantung pada Timur Tengah untuk pasokan energinya dan bergantung pada wilayah tersebut untuk impor minyak dan gas.

Tahun lalu, Arab dan Jepang memperbarui kesepakatan minyak mentah antara Organisasi Jepang untuk Keamanan Logam dan Energi (JOGMEC) dan Saudi Aramco, yang akan memungkinkan Aramco menyimpan minyak mentah di pulau Okinawa secara gratis selama tiga tahun lagi dengan imbalan a klaim prioritas pada stok minyak untuk Jepang dalam keadaan darurat.

Kesepakatan itu telah berjalan sejak 2010 dan telah diperbarui setiap tiga tahun.

Perjanjian penting lainnya antara Kerajaan dan Tokyo menurut Kementerian Luar Negeri Jepang termasuk Perjanjian 1975 tentang Kerjasama Ekonomi dan Teknis, Perjanjian 2009 untuk Layanan Udara, Konvensi 2011 untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan penggelapan pajak dan Perjanjian Investasi 2017.