Berita

Mantan Menteri Keuangan Mozambik, Manuel Chang/Net

Dunia

Terjerat Skandal Utang Rp 29 Triliun, Mantan Menkeu Mozambik Diekstradisi ke AS

KAMIS, 13 JULI 2023 | 03:58 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Mantan Menteri Keuangan Mozambik, Manuel Chang telah diekstradisi ke Amerika Serikat dari Afrika Selatan untuk menghadapi jeratan hukum atas skandal utang senilai 2 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 29 triliun.

Chang diekstradisi pada Rabu (12/7), setelah ditahan di Afrika Selatan sejak 2018. Ia ditangkap oleh otoritas Afrika Selatan atas permintaan AS dengan tuduhan termasuk pencucian uang dan konspirasi untuk melakukan penipuan.

"Kementerian Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan mengonfirmasi bahwa lembaga penegak hukum Republik Afrika Selatan berhasil menyerahkan Tuan Manuel Chang ke Amerika Serikat pada 12 Juli 2023," demikian pernyataan kementerian, seperti dikutip Al Arabiya.


Mozambik juga meminta ekstradisinya, dan kedua negara memperebutkan Chang melalui pengadilan dan saluran diplomatik. Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan menolak izin Mozambik untuk mengajukan banding dalam keputusan akhir pada Mei.

Chang dijadwalkan akan diadili di hadapan Hakim Distrik AS, Nicholas Garaufis di Brooklyn pada Kamis (12/7).

Tuduhan AS terkait dengan pinjaman yang diperoleh dari Credit Suisse dan Bank VTB Rusia yang dijamin oleh pemerintah Mozambik dan ditandatangani oleh Chang selama masa jabatannya sebagai menteri keuangan 2005-2015.

Ratusan juta dolar dari uang itu hilang, sementara proyek-proyek yang dijanjikan tidak pernah terpenuhi.

Otoritas AS mengatakan pinjaman itu curang dan proyek-proyek tersebut, yang mencakup penangkapan ikan tuna, pengembangan galangan kapal, dan keamanan maritim, merupakan kedok untuk skema suap dan sogokan yang rumit.

Ketika seluruh pinjaman terungkap pada tahun 2016, hal itu mendorong para donor termasuk Dana Moneter Internasional untuk menghentikan dukungan ke Mozambik dan memicu keruntuhan mata uang dan gagal bayar utang.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya