Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Mayoritas Warga Jerman Tidak Puas dengan Pemerintahan Olaf Scholz

RABU, 12 JULI 2023 | 07:42 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintahan Kanselir Olaf Scholz ternyata tidak mendatangkan kepuasan bagi mayoritas warga Jerman, bahkan di kalangan pemilihnya sendiri.

RT melaporkan, survei yang dilakukan oleh Institut Forsa dan diterbitkan Selasa (11/7), menunjukkan 77 persen responden mengatakan mereka agak atau bahkan sama sekali tidak puas dengan pemerintah.

Studi tersebut menemukan bahwa 52 persen pemilih partai Partai Sosial Demokrat (SPD) -kekuatan politik yang dimiliki Kanselir Scholz- tidak puas.


Di antara pendukung Partai Hijau dan Partai Demokrat Bebas, yang membentuk sisa koalisi yang berkuasa, jumlah mereka yang tidak puas masing-masing sebesar 55 dan 71 persen.

Menurut survei, sebanyak 61 persen warga Jerman yang ditanyai mengatakan setuju dengan penilaian bahwa pemerintah bertindak tidak profesional dan kacau.

Bulan lalu, jajak pendapat oleh penyiar publik ARD mengungkapkan bahwa hanya 20 persen orang Jerman yang mendukung pemerintah federal.

Mereka yang tidak puas menuduh para pejabat terlalu lama menyelesaikan masalah mendesak, serta gagal menentukan arah negara.

Beberapa juga menyuarakan penentangan terhadap rencana kontroversial pemerintah untuk mengganti jutaan sistem pemanas rumah di seluruh negeri dan dukungan militer yang tumbuh untuk Ukraina.

Dengan latar belakang ini, sebanyak 18 persen responden mengatakan mereka akan memilih partai populis sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD). Pada pemilu 2021, partai tersebut mengumpulkan 10,3 persen suara.

Namun, dua pertiga orang Jerman yang disurvei mencatat bahwa mereka tidak sepenuhnya mendukung kebijakan AfD, mendukungnya hanya karena frustasi dengan partai-partai arus utama dan pemerintah federal.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Djaka Budi Utama Belum Tentu Bersalah dalam Kasus Suap Bea Cukai

Sabtu, 09 Mei 2026 | 02:59

UPDATE

IPC TPK Catat Pertumbuhan Positif pada Awal Triwulan II 2026

Selasa, 19 Mei 2026 | 16:10

Rekayasa Lalin di Harmoni Berlaku hingga September Imbas Proyek MRT Jakarta

Selasa, 19 Mei 2026 | 16:01

Membaca Ulang Tantangan Klaim Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:59

Belum Ada Update Nasib 5 WNI yang Ditahan Israel

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:58

Cadangan Beras RI Tembus 5,37 Juta Ton, Tertinggi Sepanjang Sejarah

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:52

Optimisme Pemerintah Jangan Sekadar Lip Service

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:50

KSAD Tegaskan Pembubaran Nobar ‘Pesta Babi’ Atas Permintaan Pemda

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:45

Beras RI Berlimpah, Zulfikar Suhardi Harap Harga Tetap Terjangkau

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:26

Prabowo Dijadwalkan Hadir di DPR Bahas RAPBN 2027

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:26

Dosen Lintas Kampus Kolaborasi Dorong Perlindungan Kerja

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:15

Selengkapnya