Berita

Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini saat menyampaikan materi kerawanan pemilu/RMOLAceh

Nusantara

Titik Rawan Kecurangan Pemilu Tinggi di Aceh, Perludem: Surat Suara Bisa Diperjualbelikan

RABU, 12 JULI 2023 | 02:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kerawanan Pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh, menjadi keprihatinan tersendiri bagi pemerhati demokrasi. Mulai dari jual beli suara, hingga pengaruh penyelenggara yang kurang profesional.

Salah satunya, dikatakan anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, faktor terjadinya kecurangan dalam Pemilu itu ada beberapa sebab.

Di antaranya, kata dia, kompilasi teknis yang bisa mempengaruhi profesionalisme dan integritas penyelenggara. Apalagi pemilu mendatang dihadapkan dengan beban kerja besar.


"Apalagi di Aceh memiliki jumlah partai politik lebih banyak. Karena dengan adanya tambahan partai politik lokal lalu jumlah calegnya persentasenya lebih besar," kata Titi, dalam Workshop Pengawasan Partisipatif Menuju Sukses Pemilu di Hermes Hotel Banda Aceh, Selasa (11/7).

Titi menjelaskan, praktik jual beli suara karena kontestasi demokrasi yang sangat kompetitif antara partai politik dan calegnya. Sehingga, banyak menimbulkan dorongan untuk melakukan tindakan proaktif.

"Jadi, konsekuensi dari kompetisi yang sangat bersaing sangat kompetitif memicu tindakan-tindakan yang mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang ilegal," kata Titi seperti diberitakan Kantor Berita RMOLAceh.

Untuk itu, Titi mengimbau masyarakat agar tak menyianyiakan hak suara. Jangan takut dengan isu adanya tekanan politik dari oknum-oknum tertentu.

Menurutnya, potensi polarisasi di tengah keterbelahan akibat pencalonan presiden, pemilihan calon legislatif juga harus diperhatikan.

"Termasuk bagaimana publik juga memastikan penyelenggara tetap diawasi," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya