Berita

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (tengah)/Ist

Politik

Mandatory Spending Harus Dilanjutkan, Alasan Demokrat Tolak Pengesahan RUU Kesehatan

SELASA, 11 JULI 2023 | 23:58 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

. Hilangnya mandatory spending alokasi anggaran bidang kesehatan dan liberalisasi tenaga kesehatan medis jadi alasan pokok Partai Demokrat menolak pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan.

Begitu dikatakan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, usai Rapat Paripurna DPR RI ke-29 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).

“Selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat saya telah beberapa kali menerima audiensi dan mendapatkan pandangan dari berbagai macam stakeholder. Posisi Partai Demokrat memang belum menyetujuinya,” kata Ibas.

Soal mandatory spending, menurutnya, negara sudah sepatutnya mengalokasikan anggaran untuk sektor kesehatan.

Dia mencontohkan skema mandatory spending dalam UU Kesehatan tahun 2009, era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu pemerintah mematok anggaran kesehatan paling kecil 5 persen dari nilai total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Jadi clear di situ, bahwa Fraksi Demokrat menginginkan mandatory spending 5 persen untuk bidang kesehatan. Bahkan kalau perlu ditingkatkan,” tegasnya.

Ibas juga menyorot terkait liberalisasi dokter dan tenaga medis asing menjalankan praktik di Indonesia.

Partainya mendukung modernisasi rumah sakit dan peningkatan kompetensi dokter serta tenaga medis, tapi kemajuan tidak hanya pada infrastruktur kesehatan. Sumber daya, para dokter, para perawat, dan tenaga lain juga perlu.

Liberalisasi dokter dan tenaga medis asing yang sangat berlebihan, menurutnya, tidak tepat dan tidak adil. Sama seperti protes masyarakat ketika tenaga kerja asing terlalu melebihi kewajaran dalam satu bidang usaha skala tertentu.

“Ingat, dokter di Indonesia kalau mau praktik di luar negeri juga ada aturan. Saya pikir tidak semudah dibayangkan pergi ke Singapura, Australia, Amerika, Tokyo, Eropa dan seterusnya," tandasnya.

Populer

Prabowo Perintahkan Sri Mulyani Pangkas Anggaran Seremonial

Kamis, 24 Oktober 2024 | 01:39

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Muncul Petisi Agus Salim Diminta Kembalikan Uang Donasi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 02:22

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

UPDATE

Prabowo Instruksikan GSN Bikin Gerakan Nyata Bantu Rakyat

Minggu, 03 November 2024 | 01:51

Purnomo Yusgiantoro Center Apresiasi Kebijakan Swasembada Energi

Minggu, 03 November 2024 | 01:31

DPR Tinjau Kebocoran Penerimaan Negara di Sektor SDA

Minggu, 03 November 2024 | 01:11

Bakamla Asah Kemampuan di Perairan Teluk Ambon

Minggu, 03 November 2024 | 00:50

Prabowo Ingatkan Anak Buah Menteri Jangan Sering ke Luar Negeri

Minggu, 03 November 2024 | 00:30

Telkom Tingkatkan Kepedulian Karyawan Lewat Program Ayo BerAKSI

Minggu, 03 November 2024 | 00:10

Dari Menteri Hingga Bupati Siap Gunakan Maung

Sabtu, 02 November 2024 | 23:46

Rosan Pastikan GSN Lembaga Non-Politik

Sabtu, 02 November 2024 | 23:15

China Diam-dian Bangun Kapal Induk Misterius, Untuk Apa?

Sabtu, 02 November 2024 | 22:50

Erick Thohir Yakin Target Setoran Dividen BUMN Rp90 Triliun Bakal Tercapai Tahun Ini

Sabtu, 02 November 2024 | 22:30

Selengkapnya