Berita

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (tengah)/Ist

Politik

Mandatory Spending Harus Dilanjutkan, Alasan Demokrat Tolak Pengesahan RUU Kesehatan

SELASA, 11 JULI 2023 | 23:58 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

. Hilangnya mandatory spending alokasi anggaran bidang kesehatan dan liberalisasi tenaga kesehatan medis jadi alasan pokok Partai Demokrat menolak pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan.

Begitu dikatakan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, usai Rapat Paripurna DPR RI ke-29 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).

“Selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat saya telah beberapa kali menerima audiensi dan mendapatkan pandangan dari berbagai macam stakeholder. Posisi Partai Demokrat memang belum menyetujuinya,” kata Ibas.


Soal mandatory spending, menurutnya, negara sudah sepatutnya mengalokasikan anggaran untuk sektor kesehatan.

Dia mencontohkan skema mandatory spending dalam UU Kesehatan tahun 2009, era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu pemerintah mematok anggaran kesehatan paling kecil 5 persen dari nilai total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Jadi clear di situ, bahwa Fraksi Demokrat menginginkan mandatory spending 5 persen untuk bidang kesehatan. Bahkan kalau perlu ditingkatkan,” tegasnya.

Ibas juga menyorot terkait liberalisasi dokter dan tenaga medis asing menjalankan praktik di Indonesia.

Partainya mendukung modernisasi rumah sakit dan peningkatan kompetensi dokter serta tenaga medis, tapi kemajuan tidak hanya pada infrastruktur kesehatan. Sumber daya, para dokter, para perawat, dan tenaga lain juga perlu.

Liberalisasi dokter dan tenaga medis asing yang sangat berlebihan, menurutnya, tidak tepat dan tidak adil. Sama seperti protes masyarakat ketika tenaga kerja asing terlalu melebihi kewajaran dalam satu bidang usaha skala tertentu.

“Ingat, dokter di Indonesia kalau mau praktik di luar negeri juga ada aturan. Saya pikir tidak semudah dibayangkan pergi ke Singapura, Australia, Amerika, Tokyo, Eropa dan seterusnya," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya