Berita

SInergitas KPK dan aparat penegak hukum dan aparat pengawasan internal pemerintah di Sulsel/Ist

Hukum

Perkuat Sinergitas, KPK Gelar Pelatihan Bersama APH dan APIP Sulsel

SELASA, 11 JULI 2023 | 23:38 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan bersama institusi yang memiliki fungsi dan misi pemberantasan korupsi di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kegiatan dilaksanakan di Makassar, dibuka Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, Selasa (11/7). Kegiatan berlangsung hingga Kamis (13/7).

Menurut Nawawi, UU 19/2019 menegaskan posisi KPK setara dengan lembaga penegak hukum lainnya. Tugas KPK meliputi pendidikan, pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring dan penindakan.


"Tugas-tugas itu dalam rangka menyelenggarakan pemberantasan tindak pidana korupsi bersama instansi penyelenggara pidana korupsi. Saat ini KPK mengedepankan asset recovery, pengembalian kerugian negara, lalu menjerat pelaku korupsi," ujar Nawawi.

Hal serupa disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Leonard Eben Ezer Simanjuntak. Menurutnya, ada empat pilar sinergi yang jadi panduan penanganan korupsi di Indonesia, yaitu kolaboratif, inovatif, transformatif, dan adaptif.

"Fokus utamanya optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. KPK, APH (aparat penegak hukum), dan APIP (aparat pengawas intern pemerintah) diharapkan bersinergi merumuskan strategi kebijakan seragam demi penanganan pidana korupsi," kata Leonard.

Sementara itu Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Ely Kusumastuti, mengatakan, pelatihan amanah UU KPK dalam menjalankan salah satu tugas dan fungsi KPK, yakni koordinasi dan supervisi terkait percepatan pemberantasan korupsi. Di saat yang sama meningkatkan sinergitas APH dan APIP.

Pelatihan kali ini merupakan yang kedua kalinya untuk Sulsel, diikuti 96 peserta dari berbagai elemen, di antaranya penyidik kepolisian, penyidik Bareskrim Polri, Kejaksaan, Auditor, hakim Pengadilan Tipikor Sulsel, dan auditor Inspektorat Daerah Sulsel.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya