SInergitas KPK dan aparat penegak hukum dan aparat pengawasan internal pemerintah di Sulsel/Ist
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan bersama institusi yang memiliki fungsi dan misi pemberantasan korupsi di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel).
Kegiatan dilaksanakan di Makassar, dibuka Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, Selasa (11/7). Kegiatan berlangsung hingga Kamis (13/7).
Menurut Nawawi, UU 19/2019 menegaskan posisi KPK setara dengan lembaga penegak hukum lainnya. Tugas KPK meliputi pendidikan, pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring dan penindakan.
"Tugas-tugas itu dalam rangka menyelenggarakan pemberantasan tindak pidana korupsi bersama instansi penyelenggara pidana korupsi. Saat ini KPK mengedepankan
asset recovery, pengembalian kerugian negara, lalu menjerat pelaku korupsi," ujar Nawawi.
Hal serupa disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Leonard Eben Ezer Simanjuntak. Menurutnya, ada empat pilar sinergi yang jadi panduan penanganan korupsi di Indonesia, yaitu kolaboratif, inovatif, transformatif, dan adaptif.
"Fokus utamanya optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. KPK, APH (aparat penegak hukum), dan APIP (aparat pengawas intern pemerintah) diharapkan bersinergi merumuskan strategi kebijakan seragam demi penanganan pidana korupsi," kata Leonard.
Sementara itu Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Ely Kusumastuti, mengatakan, pelatihan amanah UU KPK dalam menjalankan salah satu tugas dan fungsi KPK, yakni koordinasi dan supervisi terkait percepatan pemberantasan korupsi. Di saat yang sama meningkatkan sinergitas APH dan APIP.
Pelatihan kali ini merupakan yang kedua kalinya untuk Sulsel, diikuti 96 peserta dari berbagai elemen, di antaranya penyidik kepolisian, penyidik Bareskrim Polri, Kejaksaan, Auditor, hakim Pengadilan Tipikor Sulsel, dan auditor Inspektorat Daerah Sulsel.
