Ilustrasi gedung KPK RI/RMOL
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, Indria Syznia, mangkir dari panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indria sedianya diperiksa dalam kasus dugaan suap, fee jasa travel umroh, dan pengondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti.
"Indria Syznia, saksi tidak hadir dan penjadwalan pemanggilan kembali," ujar Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Selasa siang (11/7).
Namun demikian, dalam kasus ini tim penyidik telah memeriksa empat orang saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin (10/7).
Empat saksi yang telah diperiksa, yaitu Mardiansyah selaku mantan Kadis PUPR Pemkab Kepulauan Meranti, Adi Putra selaku Bendahara Kadis PUPR Pemkab Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko selaku mantan Kadis PU, dan Ismiatun selaku PNS.
"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya terkait aliran uang untuk tersangka MA, termasuk untuk pengondisian hasil temuan audit dari BPK Perwakilan Riau," pungkas Ali.
KPK pada Jumat (7/4) secara resmi mengumumkan 3 dari 28 orang yang terjaring tangkap tangan ditetapkan sebagai tersangka. Yaitu Muhammad Adil (MA) selaku Bupati Kepulauan Meranti periode 2021-2024; Fitria Nengsih (FN) selaku Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti; dan M. Fahmi Aressa (MFA) selaku Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau.
Tiga orang tersebut terlibat dalam tiga kluster perkara korupsi. Yaitu dugaan korupsi berupa pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya TA 2022-2023, dugaan korupsi penerimaan fee jasa travel umroh, dan dugaan korupsi pemberian suap pengondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 di lingkungan Pemkab Meranti, Provinsi Riau.
Dalam kegiatan tangkap tangan yang berlangsung di empat lokasi berbeda, yakni di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, dan Jakarta pada Kamis (6/4), KPK mengamankan barang bukti uang sebesar Rp1,7 miliar.
Sebagai bukti awal dugaan korupsi yang dilakukan, Adil menerima uang sekitar Rp26,1 miliar dari berbagai pihak.
