Berita

Pimpinan Al Zaytun, Panji Gumilang usai menjalani pemeriksaan Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditipidum) Bareskrim Polri/RMOL

Politik

PAN Anggap Gugatan Panji Gumilang ke MUI Trik Lolos Jeratan Hukum

SENIN, 10 JULI 2023 | 14:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wakil Ketua MUI Anwar Abbas mendapatkan dukungan dari Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto terkait adanya gugatan Rp1 triliun oleh kuasa hukum Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meyakini Anwar Abbas mempunyai argumentasi kuat hingga menyampaikan pendapat soal Panji Gumilang hingga akhirnya digugat. Yandri berpesan, Anwar Abbas tak gentar hadapi itu.  

“Ya enggak apa-apa dilayani saja. Saya kira Abbas punya alasan argumentasi yang kuat ya kenapa berbicara tentang Panji Gumilang. Enggak apa-apa,” kata Yandri kepada wartawan di Ruangannya, Gedung MPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).


Wakil Ketua Umum PAN itu menyebut, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang tersebut hanyalah upaya untuk mengaburkan kasus hukum yang menjeratnya.

Sebab, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sudah mulai melakukan proses gelar perkara untuk penetapan tersangka kasus penyidikan dugaan penistaan agama terhadap Panji Gumilang.

“Saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya, hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu,” pungkasnya.

Sementara itu, pihak kepolisian memberi jaminan bahwa Panji Gumilang dalam waktu dekat bakal ditetapkan sebagai tersangka.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyampaikan, saat ini penyidik sudah menyita sejumlah barang bukti berupa rekaman dan screen shot dugaan penodaan atau penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang.

Untuk menguatkan dugaan penistaan agama oleh pimpinan Al Zaytun itu, penyidik juga melakukan pendalaman terhadap sejumlah ahli, mulai dari ahli agama Islam, ahli sosiologi dan ahli ITE. Hal ini, sambung Ramadhan dilakukan untuk mempercepat gelar perkara guna menentapkan tersangka.

“Setelah kita melakukan pemeriksaan pada saksi saksi ahli dan beberapa yang kita dalami saksi dan juga hasil dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri maka kita akan melakukan gelar perkara, tentu untuk menentukan sepeti disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, diyakini adanya tindak pidana. Tentu langkah berikutnya gelar perkara kita menentukan tersangka,” beber Ramadhan.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya