Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Human Rights Watch Desak Tunisia Berhenti Usir Imigran Afrika ke Gurun

MINGGU, 09 JULI 2023 | 13:19 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pengusiran migran kulit hitam Afrika dari Tunisia ke daerah gurun dekat perbatasan Libya, mendapat penentangan keras dari organisasi kemanusiaan Human Rights Watch (HRW).

Dalam sebuah pernyataan, HRW menyebut ratusan imigran dari sub-Sahara Afrika terlantar dalam kondisi yang memprihatinkan di selatan Tunisia sejak diusir dari kota pelabuhan Sfax dalam sepekan terakhir.

"Tunisia secara kolektif mengusir beberapa ratus imigran Afrika berkulit hitam dan pencari suaka, termasuk anak-anak dan wanita hamil, sejak 2 Juli, ke wilayah gurun dekat perbatasan Libya," bunyi pernyataan tersebut.


Menurut anggota HRW, Lauren Seibert banyak di antara imigran terlantar mendapat kekerasan dari pihak berwenang selama proses penangkapan atau pengusiran.

"Beberapa orang tewas atau terbunuh di daerah perbatasan antara Minggu dan Rabu. Beberapa ditembak dan lainnya dipukuli oleh pasukan keamanan Tunisia," ungkap Seibert.

Oleh sebab itu, kata Seibert, HRW mendesak Tunisia untuk segera menghentikan aksi pengusiran yang membuat para imigran hidup dalam kerentanan.

"Tunisia harus berhenti mengusir para imigran Afrika dan pencari suaka ke daerah yang berbahaya," tegasnya.

Dikatakan Seibert, HRW juga meminta pemerintah Tunisia menyelidiki dan menghukum pasukan keamanan yang terlibat dalam pelanggaran.

Dalam sambungan telepon dengan AFP pada Kamis (6/7), beberapa imigran yang dibawa paksa ke padang pasir mengatakan bahwa ratusan, termasuk wanita dan anak-anak, telah ditinggalkan di sana dan dibiarkan hidup sengsara.

Rekaman video yang dibagikan pada Jumat (7/7) oleh sebuah asosiasi Afrika menunjukkan puluhan orang yang tampak kelelahan, termasuk ibu dengan bayi, duduk atau berbaring di atas pasir di gurun Mediterania dekat perbatasan dengan Libya.

Tunisia mengalami peningkatan serangan bermotif rasial setelah Presiden Kais Saied Februari lalu menuduh gerombolan imigran ilegal membawa kekerasan serta berupaya mengubah susunan demografis negara itu.

Populer

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Langkah Polri Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Kejagung Tuai Apresiasi

Kamis, 09 Juli 2026 | 03:59

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

UPDATE

Anomali Hukum Acara Pidana dalam Kasus Mantan Jampidsus

Minggu, 19 Juli 2026 | 22:14

Refleksi 30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ingatkan Bahaya Penyalahgunaan Alat Negara

Minggu, 19 Juli 2026 | 22:04

Gejolak Iran-AS Perpanjang Krisis Energi Global, Indonesia harus Belajar dari India

Minggu, 19 Juli 2026 | 21:41

Hotman Paris Harus Percaya Diri, Tak Perlu Bawa Presiden di Kasus Febri Ardiansyah

Minggu, 19 Juli 2026 | 21:17

Jerat Kemiskinan

Minggu, 19 Juli 2026 | 20:37

Polda Jateng Diminta Profesional Tuntaskan Sengkarut Proyek SMKN 1 Lumbir

Minggu, 19 Juli 2026 | 19:57

Polisi Gelar Patroli Nobar Final Argentina vs Spanyol

Minggu, 19 Juli 2026 | 19:22

KPK Usul Negara Biayai Alat Kampanye Pemilu

Minggu, 19 Juli 2026 | 18:35

Wamenaker Ingin Sinergi SP Pegadaian dan Manajemen jadi Role Model BUMN Lain

Minggu, 19 Juli 2026 | 18:05

Gerindra Tegaskan Prabowo Tak Pernah Intervensi Penegakan Hukum

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:53

Selengkapnya