Berita

Ilustrasi/Net

Global

Human Rights Watch Desak Tunisia Berhenti Usir Imigran Afrika ke Gurun

MINGGU, 09 JULI 2023 | 13:19 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pengusiran migran kulit hitam Afrika dari Tunisia ke daerah gurun dekat perbatasan Libya, mendapat penentangan keras dari organisasi kemanusiaan Human Rights Watch (HRW).

Dalam sebuah pernyataan, HRW menyebut ratusan imigran dari sub-Sahara Afrika terlantar dalam kondisi yang memprihatinkan di selatan Tunisia sejak diusir dari kota pelabuhan Sfax dalam sepekan terakhir.

"Tunisia secara kolektif mengusir beberapa ratus imigran Afrika berkulit hitam dan pencari suaka, termasuk anak-anak dan wanita hamil, sejak 2 Juli, ke wilayah gurun dekat perbatasan Libya," bunyi pernyataan tersebut.


Menurut anggota HRW, Lauren Seibert banyak di antara imigran terlantar mendapat kekerasan dari pihak berwenang selama proses penangkapan atau pengusiran.

"Beberapa orang tewas atau terbunuh di daerah perbatasan antara Minggu dan Rabu. Beberapa ditembak dan lainnya dipukuli oleh pasukan keamanan Tunisia," ungkap Seibert.

Oleh sebab itu, kata Seibert, HRW mendesak Tunisia untuk segera menghentikan aksi pengusiran yang membuat para imigran hidup dalam kerentanan.

"Tunisia harus berhenti mengusir para imigran Afrika dan pencari suaka ke daerah yang berbahaya," tegasnya.

Dikatakan Seibert, HRW juga meminta pemerintah Tunisia menyelidiki dan menghukum pasukan keamanan yang terlibat dalam pelanggaran.

Dalam sambungan telepon dengan AFP pada Kamis (6/7), beberapa imigran yang dibawa paksa ke padang pasir mengatakan bahwa ratusan, termasuk wanita dan anak-anak, telah ditinggalkan di sana dan dibiarkan hidup sengsara.

Rekaman video yang dibagikan pada Jumat (7/7) oleh sebuah asosiasi Afrika menunjukkan puluhan orang yang tampak kelelahan, termasuk ibu dengan bayi, duduk atau berbaring di atas pasir di gurun Mediterania dekat perbatasan dengan Libya.

Tunisia mengalami peningkatan serangan bermotif rasial setelah Presiden Kais Saied Februari lalu menuduh gerombolan imigran ilegal membawa kekerasan serta berupaya mengubah susunan demografis negara itu.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

Ketua KPK Bakal Babak Belur Gara-gara Nusron

Senin, 26 Oktober 2026 | 13:02

Hak Angket Ijazah Gibran Sudah Masuk Angin

Senin, 26 Oktober 2026 | 10:04

UPDATE

Korporasi Biang Kerok Karhutla Harus Dihukum Maksimal

Jumat, 30 Oktober 2026 | 10:32

Partisipasi Industri Lokal Menguat, 101 Calon Mitra PSEL Denera Lolos Seleksi

Jumat, 30 Oktober 2026 | 10:31

IHSG Rontok 1,29 Persen, Rupiah Cerah ke Rp18.112 per Dolar AS

Jumat, 30 Oktober 2026 | 09:27

Bahlil Curiga Singapura Jual Lagi Pasokan Gas RI ke Luar Negeri

Jumat, 30 Oktober 2026 | 09:12

Harga Emas Antam Turun Lagi, Beli Sekarang?

Jumat, 30 Oktober 2026 | 09:01

Andrea Bocelli Harus Cabut Dukungan ke Israel jika Ingin Konser di Indonesia

Jumat, 30 Oktober 2026 | 08:43

Pemerintah Jangan Tutup Mata atas Nasib PMI di Malaysia

Jumat, 30 Oktober 2026 | 08:25

Indonesia dan Singapura Harus Kompak Bongkar Jejak Korporasi Karhutla

Jumat, 30 Oktober 2026 | 08:14

Kopdes Jangan Malah Jadi Pesaing UMKM

Jumat, 30 Oktober 2026 | 08:05

Jakarta Tak Kalah dari Singapura Gelar Konser Dunia

Jumat, 30 Oktober 2026 | 07:40

Selengkapnya