Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Human Rights Watch Desak Tunisia Berhenti Usir Imigran Afrika ke Gurun

MINGGU, 09 JULI 2023 | 13:19 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pengusiran migran kulit hitam Afrika dari Tunisia ke daerah gurun dekat perbatasan Libya, mendapat penentangan keras dari organisasi kemanusiaan Human Rights Watch (HRW).

Dalam sebuah pernyataan, HRW menyebut ratusan imigran dari sub-Sahara Afrika terlantar dalam kondisi yang memprihatinkan di selatan Tunisia sejak diusir dari kota pelabuhan Sfax dalam sepekan terakhir.

"Tunisia secara kolektif mengusir beberapa ratus imigran Afrika berkulit hitam dan pencari suaka, termasuk anak-anak dan wanita hamil, sejak 2 Juli, ke wilayah gurun dekat perbatasan Libya," bunyi pernyataan tersebut.


Menurut anggota HRW, Lauren Seibert banyak di antara imigran terlantar mendapat kekerasan dari pihak berwenang selama proses penangkapan atau pengusiran.

"Beberapa orang tewas atau terbunuh di daerah perbatasan antara Minggu dan Rabu. Beberapa ditembak dan lainnya dipukuli oleh pasukan keamanan Tunisia," ungkap Seibert.

Oleh sebab itu, kata Seibert, HRW mendesak Tunisia untuk segera menghentikan aksi pengusiran yang membuat para imigran hidup dalam kerentanan.

"Tunisia harus berhenti mengusir para imigran Afrika dan pencari suaka ke daerah yang berbahaya," tegasnya.

Dikatakan Seibert, HRW juga meminta pemerintah Tunisia menyelidiki dan menghukum pasukan keamanan yang terlibat dalam pelanggaran.

Dalam sambungan telepon dengan AFP pada Kamis (6/7), beberapa imigran yang dibawa paksa ke padang pasir mengatakan bahwa ratusan, termasuk wanita dan anak-anak, telah ditinggalkan di sana dan dibiarkan hidup sengsara.

Rekaman video yang dibagikan pada Jumat (7/7) oleh sebuah asosiasi Afrika menunjukkan puluhan orang yang tampak kelelahan, termasuk ibu dengan bayi, duduk atau berbaring di atas pasir di gurun Mediterania dekat perbatasan dengan Libya.

Tunisia mengalami peningkatan serangan bermotif rasial setelah Presiden Kais Saied Februari lalu menuduh gerombolan imigran ilegal membawa kekerasan serta berupaya mengubah susunan demografis negara itu.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Polisi Pastikan Pengemudi Pikap yang Tabrak Petugas di Gerbang DPR Mabuk Alkohol

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:26

Wakil Presiden Tanzania Emmanuel Nchimbi Mundur Usai Berselisih dengan Presiden

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:18

Wall Street Melemah, Investor Cermati Pidato Kevin Warsh

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:14

Dony Oskaria Bongkar Penataan BUMN: 290 Selesai, 254 Jadi Target

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:03

Banjir Nepal Tewaskan Ratusan Orang, Paus Leo XIV Kirim Doa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:46

Saham Eropa Melesat Cantik Dipimpin Sektor Mewah dan Perbankan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:34

Dua Sumur Baru PHSS di Struktur Semberah Lampaui Target Produksi Migas

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:19

PKM Dorong Keluarga Muba Naik Kelas, Rp25 Juta Jadi Modal Kemandirian Ekonomi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:07

Ichsanuddin Noorsy dan Pemikiran Ekonomi Konstitusi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:54

MBG Jadi Bantalan Ekonomi Masyarakat Bawah, Kritik jadi Evaluasi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:46

Selengkapnya