Berita

Ilustrasi/Net

Global

Human Rights Watch Desak Tunisia Berhenti Usir Imigran Afrika ke Gurun

MINGGU, 09 JULI 2023 | 13:19 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pengusiran migran kulit hitam Afrika dari Tunisia ke daerah gurun dekat perbatasan Libya, mendapat penentangan keras dari organisasi kemanusiaan Human Rights Watch (HRW).

Dalam sebuah pernyataan, HRW menyebut ratusan imigran dari sub-Sahara Afrika terlantar dalam kondisi yang memprihatinkan di selatan Tunisia sejak diusir dari kota pelabuhan Sfax dalam sepekan terakhir.

"Tunisia secara kolektif mengusir beberapa ratus imigran Afrika berkulit hitam dan pencari suaka, termasuk anak-anak dan wanita hamil, sejak 2 Juli, ke wilayah gurun dekat perbatasan Libya," bunyi pernyataan tersebut.


Menurut anggota HRW, Lauren Seibert banyak di antara imigran terlantar mendapat kekerasan dari pihak berwenang selama proses penangkapan atau pengusiran.

"Beberapa orang tewas atau terbunuh di daerah perbatasan antara Minggu dan Rabu. Beberapa ditembak dan lainnya dipukuli oleh pasukan keamanan Tunisia," ungkap Seibert.

Oleh sebab itu, kata Seibert, HRW mendesak Tunisia untuk segera menghentikan aksi pengusiran yang membuat para imigran hidup dalam kerentanan.

"Tunisia harus berhenti mengusir para imigran Afrika dan pencari suaka ke daerah yang berbahaya," tegasnya.

Dikatakan Seibert, HRW juga meminta pemerintah Tunisia menyelidiki dan menghukum pasukan keamanan yang terlibat dalam pelanggaran.

Dalam sambungan telepon dengan AFP pada Kamis (6/7), beberapa imigran yang dibawa paksa ke padang pasir mengatakan bahwa ratusan, termasuk wanita dan anak-anak, telah ditinggalkan di sana dan dibiarkan hidup sengsara.

Rekaman video yang dibagikan pada Jumat (7/7) oleh sebuah asosiasi Afrika menunjukkan puluhan orang yang tampak kelelahan, termasuk ibu dengan bayi, duduk atau berbaring di atas pasir di gurun Mediterania dekat perbatasan dengan Libya.

Tunisia mengalami peningkatan serangan bermotif rasial setelah Presiden Kais Saied Februari lalu menuduh gerombolan imigran ilegal membawa kekerasan serta berupaya mengubah susunan demografis negara itu.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya