Berita

Rapat koordinasi Bawaslu Bandar Lampung, di Hotel Grand Anugrah, Jumat (7/7)/RMOLLampung

Nusantara

Ekspos Hasil Pengawasan, Bawaslu Bandar Lampung Temukan 1.303 Pemilih Bermasalah

SABTU, 08 JULI 2023 | 04:45 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Bawaslu Bandar Lampung menggelar rapat koordinasi hasil pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024, di Hotel Grand Anugrah, Lampung, Jumat (7/7).

Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung, Yusni Ilham, mengatakan, ekspos hasil pengawasan ini merupakan bahan evaluasi bagi jajaran pengawas Pemilu untuk mengawal hak pilih masyarakat.

"DPT sudah ditetapkan KPU, tapi bukan berarti persoalan daftar pemilih selesai, ini justru awal. Karena hari penetapan DPT sampai dengan pemungutan suara lumayan jauh. Ada sekitar kurang lebih tujuh bulan,” ujar Yusni Ilham, dikutip Kantor Berita RMOLLampung.


Menurut Yusni ada beberapa temuan hasil pengawasan melekat dan uji fakta pencocokan dan penelitian tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung Periode 12 Februari-8 Maret 2023.

Di antaranya, 87.470 jumlah pemilih salah penempatan, 7.289 pemilih bukan penduduk setempat, 781 pemilih disabilitas, 455 pemilih meninggal, dan 291 pemilih tidak dikenal.

Selanjutnya, 170 pemilih belum memiliki e-KTP tapi memiliki Kartu Keluarga, 92 pemilih pindah domisili, 19 pemilih anggota Polri, 18 pemilih anggota TNI, dan 5 pemilih di bawah umur.

Selain itu terdapat 1.303 total sebaran pemilih bermasalah dalam saran perbaikan Bawaslu Bandar Lampung.

Rinciannya, 24 dalam tahapan Coklit atau Daftar Pemilih Sementara (DPS), 983 orang dalam tahapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHB) dan 296 DPSHP akhir.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya