Berita

Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfudz Siddiq/Net

Politik

Endus Gelagat Polarisasi, Partai Gelora Minta Bacapres Garansi Pemilu 2024 Berjalan Damai

SABTU, 08 JULI 2023 | 00:03 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Bakal calon presiden (Bacapres) memiliki tanggung jawab moral memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan damai.

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) tidak ingin terjadi lagi polarisasi di akar rumput dan konflik antar elite, yang akhirnya merambat menjadi konflik horizontal.

"Karena korbannya, yang dirugikan, ya masyarakat,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfudz Siddiq, dalam keterangan tertulis, Jumat (7/7).


Menurut pengamatannya, ada fenomena mengulang terjadinya polarisasi politik seperti pada Pemilu 2014 dan 2019.

Ditandai dengan meningkatnya tensi politik menjelang Pemilu 2024 dan munculnya friksi-friksi perpecahan elite, baik di lingkaran koalisi pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

“Saya kira ini satu hal penting untuk menjadi pemikiran bersama. Ini sering kami diskusikan dan komunikasikan, kira-kira implikasinya terhadap keseluruhan Pemilu ini seperti apa,” ujarnya.

Sebab itu Partai Gelora mengingatkan, bahwa dunia saat ini sedang dalam persimpangan jalan, di mana terjadi pergeseran dan perubahan tatanan global.

“Perubahan di tatanan global memang membuat kita harus lebih hati-hati mengelola situasi politik. Jangan sampai Pemilu 2024 dijadikan the last battle, perang eksistensi antar kekuatan super power,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya