Berita

Pangi Syarwi Chaniago/Ist

Politik

PDIP-PKB Bahas Capres-Cawapres, Gerindra Potensi Ditinggal

KAMIS, 06 JULI 2023 | 13:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pertemuan Fraksi PKB dengan PDIP yang digelar secara tertutup, dua hari lalu, dipastikan berdampak pada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digagas Partai Gerindra dan PKB.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai, pasca pertemuan kedua fraksi itu, partai yang dipimpin Prabowo Subianto berpotensi ditinggalkan partai yang dinakhodai Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Salah satu alasan digelarnya pertemuan PDIP dan PKB, karena PKB merasa nasib Cak Imin yang diharapkan menjadi bakal Cawapres, seperti digantung oleh Prabowo. Hingga kini KKIR tak kunjung menyepakati Cak Imin sebagai bakal Cawapres.


“PKB merasa tidak ada bargaining, tidak dianggap penting oleh Prabowo. Maka, bukan tidak mungkin PKB meninggalkan Prabowo. Karena sampai hari ini tidak ada kepastian itu,” kata Pangi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu, Kamis (6/7).

Padahal, kata Pangi, Cak Imin merupakan politisi senior yang pernah menjadi menteri, ketua DPR hingga ketua MPR. Cak Imin juga dinilai menguasai basis suara Jawa Timur yang bisa mengunci Nahdlatul Ulama (NU).

“Apa kurangnya Cak Imin, dia bukan politisi kemarin siang, dan sudah pengalaman juga. Tetapi Prabowo juga belum klik hatinya ke Cak Imin. Ini yang kemungkinan membuat koalisi dengan Gerindra bubar,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, Fraksi PDIP bersama Fraksi PKB melakukan pertemuan tertutup, Selasa (4/7), di ruang Fraksi PDIP, membahas Pilpres 2024.

Info itu diungkapkan Ketua Bappilu PDIP, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7).

“Apakah di situ Capres dan Cawapres dibicarakan, ya dibicarakan, tapi kan kita semua tahu, itu masukan untuk ibu Ketum," ungkap Pacul.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya