Berita

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid/RMOL

Politik

Pembebasan Pilot Susi Air Jangan Berhenti di Pemenuhan Tebusan

KAMIS, 06 JULI 2023 | 12:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Kelompok Separatis Teroris (KST) di Papua, terus berlangsung. DPR minta pemerintah dan aparat keamanan mengutamakan negosiasi.

“Pemerintah dan aparat keamanan harus memastikan keselamatan sandera, tapi sekaligus tidak boleh merendahkan harga diri bangsa,” kata Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, lewat keterangan tertulisnya, Kamis (6/7).

Seperti diketahui, Philip Mark Mehrtens disandera KST pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari, sesaat setelah sang kapten pilot mendarat di lapangan terbang Paro. KST juga membakar pesawat yang dipiloti Mehrtens.


Selain itu KST juga sempat mengancam menembak mati Mehrtens, dan berakhir dengan rencana pemenuhan uang tebusan sebesar Rp 5 miliar agar KST membebaskan pilot asal Selandia Baru itu.

Meutya berharap persoalan penyanderaan itu tak berhenti hanya dengan pemberian uang tebusan.

"Pemerintah jangan berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan, harus ada pertimbangan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KST yang masih terus terjadi sampai saat ini,” tuturnya.

Meski begitu, Meutya memahami urgensi bagi pemerintah dan aparat keamanan yang berencana memenuhi permintaan uang tebusan demi menyelamatkan pilot warga negara asing (WNA) itu.

Ia juga meyakini, pemerintah dan aparat keamanan juga telah melakukan berbagai upaya strategis yang tidak semuanya bisa disampaikan ke publik.

"Keselamatan nyawa manusia memang paling penting, apalagi terkait persoalan diplomatik dengan negara asal pilot yang disandera,” ucapnya.

“Kami di DPR juga percaya pemerintah bersama pihak keamanan telah memiliki pertimbangan matang dengan keputusan pemberian uang tebusan. Karena masalah ini juga melebar dari urusan keamanan menjadi menyangkut hubungan dengan negara lain,” katanya.

Terlepas dari persoalan penyanderaan itu, Meutya meminta pemerintah mencari penyelesaian komprehensif dalam menghadapi KST. Sebab aksi-aksi kejahatan kemanusiaan KST sudah tidak dapat ditolerir.

“Masalah KST di Papua harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Perlu pendekatan-pendekatan tepat yang komprehensif, agar tuntas sampai ke akar-akarnya, mengingat kekerasan yang dilakukan KKB terus berkepanjangan,” tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya