Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid/RMOL
Upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Kelompok Separatis Teroris (KST) di Papua, terus berlangsung. DPR minta pemerintah dan aparat keamanan mengutamakan negosiasi.
“Pemerintah dan aparat keamanan harus memastikan keselamatan sandera, tapi sekaligus tidak boleh merendahkan harga diri bangsa,” kata Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, lewat keterangan tertulisnya, Kamis (6/7).
Seperti diketahui, Philip Mark Mehrtens disandera KST pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari, sesaat setelah sang kapten pilot mendarat di lapangan terbang Paro. KST juga membakar pesawat yang dipiloti Mehrtens.
Selain itu KST juga sempat mengancam menembak mati Mehrtens, dan berakhir dengan rencana pemenuhan uang tebusan sebesar Rp 5 miliar agar KST membebaskan pilot asal Selandia Baru itu.
Meutya berharap persoalan penyanderaan itu tak berhenti hanya dengan pemberian uang tebusan.
"Pemerintah jangan berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan, harus ada pertimbangan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KST yang masih terus terjadi sampai saat ini,” tuturnya.
Meski begitu, Meutya memahami urgensi bagi pemerintah dan aparat keamanan yang berencana memenuhi permintaan uang tebusan demi menyelamatkan pilot warga negara asing (WNA) itu.
Ia juga meyakini, pemerintah dan aparat keamanan juga telah melakukan berbagai upaya strategis yang tidak semuanya bisa disampaikan ke publik.
"Keselamatan nyawa manusia memang paling penting, apalagi terkait persoalan diplomatik dengan negara asal pilot yang disandera,” ucapnya.
“Kami di DPR juga percaya pemerintah bersama pihak keamanan telah memiliki pertimbangan matang dengan keputusan pemberian uang tebusan. Karena masalah ini juga melebar dari urusan keamanan menjadi menyangkut hubungan dengan negara lain,” katanya.
Terlepas dari persoalan penyanderaan itu, Meutya meminta pemerintah mencari penyelesaian komprehensif dalam menghadapi KST. Sebab aksi-aksi kejahatan kemanusiaan KST sudah tidak dapat ditolerir.
“Masalah KST di Papua harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Perlu pendekatan-pendekatan tepat yang komprehensif, agar tuntas sampai ke akar-akarnya, mengingat kekerasan yang dilakukan KKB terus berkepanjangan,” tutupnya.
