Rapat koordinasi antara penyelenggara Pemilu dengan pemerintah dan DPR diharapkan terlaksana segera. Tujuannya, agar masalah daftar pemilih tetap (DPT) yang mencuat bisa diselesaikan dan tidak memunculkan potensi kecurangan.
Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menilai, temuan data-data pemilih bermasalah mesti dibahas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama pemangku kebijakan terkait.
Dia menyebutkan, lembaga pemerintah yang menangani data penduduk dan kepemiluan adalah Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil( Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR RI.
“Tapi sampai saat ini saya belum melihat ada rapat koordinasi yang membahas soal (masalah-masalah dalam) DPT ini,” ujar Kaka saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/7).
Dia menjelaskan, perlindungan hak pilih warga negara harus dijamin negara. Sehingga, salah satu temuan Bawaslu soal 4 juta data pemilih tak memiliki e-KTP masuk DPT harus diperjelas.
“Maka saya mendorong Ditjen Dukcapil, Bawaslu, atau pihak yang mempunyai data, KPU dan dengan Komisi II, agar tidak ada warga negara tidak kehilangan hak pilih, dan potensi kecurangannya bisa dicegah,” tuturnya.
Lebih lanjut, Kaka berharap masalah data pemilih tak memiliki e-KTP berjumlah jutaan dalam DPT Pemilu 2024 tidak berulang lagi, karena hal yang sama sudah terjadi pada Pemilu 2019.
“Jadi tidak
blank number angka yang tidak terkonfirmasi, ada angkanya tapi e-KTP-nya tidak ada. Itu kita temukan dalam Coklit (pencocokan dan penelitian data pemilih),” ucapnya.
“Saya melihat angkanya lebih besar dari itu, karena ini berulang, pernah terjadi di 2019,” demikian Kaka menambahkan.
