Berita

Badan energi atom PBB telah memberikan persetujuan atas rencana Jepang untuk melepaskan air yang terkontaminasi dari pembangkit listrik Fukushima/Net

Dunia

Beri Lampu Hijau, IAEA: Rencana Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima Sesuai dengan Standar Keselamatan

SELASA, 04 JULI 2023 | 21:00 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rencana Pemerintah Jepang membuang air limbah pembangkit listrik nuklir Fukushima ke laut telah mendapat lampu hijau dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Direktur Jenderal IAEA Rafael Mariano Grossi mengatakan selama konferensi pers di Tokyo pada Selasa (4/7), bahwa rencana Tokyo konsisten dengan standar keselamatan.

"Berdasarkan penilaian komprehensif, IAEA telah menyimpulkan bahwa pendekatan dan aktivitas pembuangan air olahan ALPS yang diambil oleh Jepang konsisten dengan standar keselamatan internasional yang relevan," kata Grossi, seperti dikutip dari Yonhap.


“Selain itu, IAEA mencatat bahwa pembuangan air olahan yang terkendali dan bertahap ke laut, seperti yang saat ini direncanakan dan dinilai oleh TEPCO (Tokyo Electric Power), akan memiliki dampak radiologis yang dapat diabaikan terhadap manusia dan lingkungan,” tambahnya.

Grossi secara resmi mempresentasikan laporan tersebut kepada Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo pada hari sebelumnya.

Kepala IAEA mengatakan laporan oleh tim gugus tugas IAEA dan pakar independen dari 11 negara berbeda mewakili tonggak penting dalam peninjauan IAEA.

“IAEA akan terus memberikan transparansi kepada masyarakat internasional sehingga memungkinkan semua pemangku kepentingan dapat mengandalkan fakta dan sains yang terverifikasi untuk menginformasikan pemahaman mereka tentang masalah ini selama proses berlangsung,” katanya.

IAEA mengatakan tinjauan keamanan akan terus memastikan bahwa Jepang dan TEPCO menerapkan standar keamanan internasional yang relevan selama proses pembuangan beberapa dekade.

Dalam konferensi pers, Grossi menggambarkan laporan tersebut sebagai pekerjaan "berdedikasi" selama lebih dari dua tahun, sambil menekankan bahwa agensinya akan terus meninjau proses pelepasan.

"(Jika) pemerintah (Jepang) memutuskan untuk melanjutkannya, IAEA akan secara permanen meninjau, memantau, dan menilai kegiatan ini selama beberapa dekade mendatang," katanya.

Jepang diperkirakan akan memanfaatkan temuan tersebut untuk mengatasi penolakan negara-negara terhadap rencana pelepasan tersebut.

"Laporan IAEA sangat penting dalam upaya kami untuk mengamankan pemahaman masyarakat internasional mengenai keamanan air olahan ALPS," kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno.

Usai menyelesaikan urusannya di Jepang, Grossi dijadwalkan berkunjung ke Seoul pada Jumat (7/7) selama tiga hari untuk menjelaskan peninjauan rencana pembuangan air limbah tersebut.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Kemenkop Akselerasi Penerima PKH Jadi Anggota Kopdes Merah Putih

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:44

DPR Wajib Awasi Partisipasi Indonesia di BoP dan ISF

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:42

Polisi Gadungan Penganiaya Pegawai SPBU Dibekuk

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:18

BPC HIPMI Rembang Dukung Program MBG Lewat Pembangunan SPPG

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:56

Posisi Strategis RI di Tengah Percaturan Geopolitik

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:55

Pertamina Harus Apresiasi Petugas SPBU Disiplin SOP Hingga Dapat Ancaman

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:21

Menkop Ajak Seluruh Pihak Kolaborasikan KDKMP dan PKH

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:19

Setop Alfamart dan Indomaret Demi Bangkitnya Kopdes

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:52

PDIP soal Ambang Batas Parlemen: Idealnya Cukup 5-6 Fraksi di DPR

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:29

BNI Ingatkan Bahaya Modus Phishing Jelang Lebaran

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:25

Selengkapnya