Berita

Ilustrasi surat suara/Net

Politik

DPT Pemilu 2024 Bermasalah, Waspada Kecurangan Surat Suara Dicoblos Pemilih Siluman

SELASA, 04 JULI 2023 | 20:17 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sekelumit masalah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 memunculkan kekhawatiran di publik. Salah satunya, soal surat suara dicoblos oleh “pemilih siluman”.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menilai, dugaan kecurangan potensi terjadi jika DPT yang ditetapkan KPU tidak memuat data pemilih yang akurat dan sesuai persyaratan.

Pasalnya, dia menemukan masalah yang berulang pada setiap pelaksanaan Pemilu, yakni ada jutaan data pemilih tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), tapi bisa masuk ke dalam DPT.


Padahal menurutnya, salah satu syarat sebagai pemilih yang diatur UU 7/2017 tentang Pemilu adalah dokumen kependudukan, dalam hal ini yang sudah memiliki e-KTP.

“Kita tetap berharap bahwa ini (pemilih siluman) sesuatu yang by accident bukan by design. Tetapi kita tetap harus curiga, bahwa potensi penggunaan daftar pemilih untuk kecurangan selalu ada. Patut waspada,” ujar Kaka saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/7).

Pada 2019 lalu, KIPP menyebut ada belasan juta data pemilih tanpa e-KTP masuk DPT. Sehingga, Kaka menduga jumlahnya bukan hanya 4 juta seperti temuan Bawaslu.

“Dengan sampel-sampel (data pemilih) saja kita masih menemukan yang tidak memiliki e-KTP,” sambungnya menjelaskan.

Oleh karena itu, Kaka mendesak agar KPU bersama-sama dengan pemangku kebijakan lainnya menyelesaikan masalah data yang tidak memiliki identitas, atau biasa disebut pemilih siluman.

“Sampai saat ini saya belum melihat ada rapat koordinasi yang membahas soal ini,” demikian Kaka menambahkan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya