Berita

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan/Net

Dunia

Erdogan: Swedia Tidak akan Dapat "Tiket" Masuk NATO Jika Masih Lindungi Teroris

SELASA, 04 JULI 2023 | 08:10 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan kembali memperingatkan Swedia untuk tidak melindungi teroris jika ingin mendapatkan persetujuan Ankara untuk bergabung dengan NATO.

Turkiye telah berulang kali mengatakan bahwa Swedia perlu mengambil langkah tambahan terhadap pendukung Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang dan anggota jaringan yang dianggap bertanggung jawab oleh Ankara atas upaya kudeta tahun 2016. Turkiye memperlakukan kedua kelompok tersebut sebagai organisasi teroris.

"Setiap orang harus mengakui bahwa mereka tidak dapat menjalin persahabatan dengan Turkiye dengan membiarkan teroris berdemonstrasi di lapangan paling sentral di kota mereka," kata Erdogan dalam pidatonya setelah rapat kabinet pada Senin (3/7).


Pernyataan Erdogan merujuk pada perkembangan dalam beberapa bulan terakhir. Pengunjuk rasa di Stockholm mengibarkan bendera yang menunjukkan dukungan untuk PKK, yang juga dianggap sebagai kelompok teroris oleh sekutu Barat Turkiye, termasuk Swedia.

"Posisi kami, harapan dan janji yang dibuat semuanya sudah jelas. Saat ini, kami mempertahankan prinsip yang sama dengan yang kami pertahankan tahun lalu. Kami hanya ingin mereka tetap setia pada apa yang mereka tanda tangani," tegas Erdogan.

Swedia mengatakan telah mendukung bagiannya dari kesepakatan yang dicapai dengan Turkiye di Madrid tahun lalu yang ditujukan untuk mengatasi masalah keamanan Ankara, termasuk mengeluarkanUU anti-terorisme baru bulan ini. Tapi Turkiye mengatakan perubahan UU Swedia tidak ada artinya sementara pendukung PKK mengadakan protes di negara itu.

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg bulan lalu mengatakan bahwa Swedia dan Turkiye akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi di Brussel tentang kemungkinan aksesi Swedia ke NATO sebelum pertemuan puncak aliansi di Vilnius bulan ini.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya