Berita

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan/Net

Dunia

Erdogan: Swedia Tidak akan Dapat "Tiket" Masuk NATO Jika Masih Lindungi Teroris

SELASA, 04 JULI 2023 | 08:10 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan kembali memperingatkan Swedia untuk tidak melindungi teroris jika ingin mendapatkan persetujuan Ankara untuk bergabung dengan NATO.

Turkiye telah berulang kali mengatakan bahwa Swedia perlu mengambil langkah tambahan terhadap pendukung Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang dan anggota jaringan yang dianggap bertanggung jawab oleh Ankara atas upaya kudeta tahun 2016. Turkiye memperlakukan kedua kelompok tersebut sebagai organisasi teroris.

"Setiap orang harus mengakui bahwa mereka tidak dapat menjalin persahabatan dengan Turkiye dengan membiarkan teroris berdemonstrasi di lapangan paling sentral di kota mereka," kata Erdogan dalam pidatonya setelah rapat kabinet pada Senin (3/7).


Pernyataan Erdogan merujuk pada perkembangan dalam beberapa bulan terakhir. Pengunjuk rasa di Stockholm mengibarkan bendera yang menunjukkan dukungan untuk PKK, yang juga dianggap sebagai kelompok teroris oleh sekutu Barat Turkiye, termasuk Swedia.

"Posisi kami, harapan dan janji yang dibuat semuanya sudah jelas. Saat ini, kami mempertahankan prinsip yang sama dengan yang kami pertahankan tahun lalu. Kami hanya ingin mereka tetap setia pada apa yang mereka tanda tangani," tegas Erdogan.

Swedia mengatakan telah mendukung bagiannya dari kesepakatan yang dicapai dengan Turkiye di Madrid tahun lalu yang ditujukan untuk mengatasi masalah keamanan Ankara, termasuk mengeluarkanUU anti-terorisme baru bulan ini. Tapi Turkiye mengatakan perubahan UU Swedia tidak ada artinya sementara pendukung PKK mengadakan protes di negara itu.

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg bulan lalu mengatakan bahwa Swedia dan Turkiye akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi di Brussel tentang kemungkinan aksesi Swedia ke NATO sebelum pertemuan puncak aliansi di Vilnius bulan ini.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya