Berita

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres/Net

Dunia

India Dicoret dari Daftar Negara dengan Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata

SENIN, 03 JULI 2023 | 15:29 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

India dihapus dari laporan tahunan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terkait dampak konflik bersenjata terhadap anak-anak.

Keputusan itu diambil oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres dengan mengatakan bahwa pemerintah India telah mengambil sejumlah langkah maju untuk melindungi anak-anak dari konflik.

Seperti dimuat India Today, Senin (3/7), India telah masuk dalam laporan tersebut sejak tahun 2010, bersama dengan negara-negara lain seperti Burkina Faso, Kamerun, Danau Chad Basin, Nigeria, Pakistan, dan Filipina.


Awalnya, India dimasukkan dalam daftar itu karena adanya tuduhan perekrutan anak laki-laki oleh kelompok bersenjata di Jammu dan Kashmir (J&K), serta penahanan anak laki-laki oleh pasukan keamanan atas dasar asosiasi dengan kelompok bersenjata.

Namun kini PBB mengakui lokakarya yang diselenggarakan oleh pemerintah India di J&K pada November 2022 untuk memperbaiki kondisi.

"India telah bekerja sama dengan PBB selama dua tahun terakhir, yang menunjukkan komitmen negara itu dalam mencegah konflik dan menerapkan langkah-langkah berkelanjutan untuk melindungi anak-anak," kata Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata, Virginia Gamba.

Secara global, anak-anak terus menderita dampak yang tidak proporsional akibat konflik bersenjata, dengan pembunuhan, luka-luka, perekrutan, penculikan, serta penahanan anak-anak sebagai pelanggaran yang paling umum terjadi.

Dalam catatan laporan tahunan Guterres pada 2022 lalu, ada sekitar 27.180 pelanggaran serius secara global, di mana 24.300 terjadi pada tahun tersebut dan 2.880 terjadi pada tahun sebelumnya yang baru diverifikasi oleh PBB.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Penempatan Manajer Kopdes Harus Dilakukan Agar Tidak Terjadi Pemborosan APBN

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:24

Industri Alas Kaki Serap 3,8 Juta Pekerja

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:18

SHOW Token Siap Listing di Indodax, Bidik Perluasan Pasar Indonesia

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:14

Indonesia Gandeng Panama Perluas Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:11

Nikita Bier Mundur dari Jabatan Kepala Produk X

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:02

BNBR Jadi Sorotan, Ratusan Juta Saham Diperdagangkan Pagi Ini

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:49

Zulhas Bongkar Fenomena Kepala Daerah Disponsori "Toke"

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:28

Antusiasme Membludak, 128 Ribu Orang Berebut Tiket Upacara HUT Ke-81 RI

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:16

Ekonomi Kuartal II Tumbuh 5,29 Persen, DPR Soroti Ketergantungan pada Konsumsi

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:13

Kemenag Rilis 40 Buku Digital PAI, Terintegrasi dengan Teknologi AI

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:06

Selengkapnya