Berita

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres/Net

Dunia

India Dicoret dari Daftar Negara dengan Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata

SENIN, 03 JULI 2023 | 15:29 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

India dihapus dari laporan tahunan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terkait dampak konflik bersenjata terhadap anak-anak.

Keputusan itu diambil oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres dengan mengatakan bahwa pemerintah India telah mengambil sejumlah langkah maju untuk melindungi anak-anak dari konflik.

Seperti dimuat India Today, Senin (3/7), India telah masuk dalam laporan tersebut sejak tahun 2010, bersama dengan negara-negara lain seperti Burkina Faso, Kamerun, Danau Chad Basin, Nigeria, Pakistan, dan Filipina.


Awalnya, India dimasukkan dalam daftar itu karena adanya tuduhan perekrutan anak laki-laki oleh kelompok bersenjata di Jammu dan Kashmir (J&K), serta penahanan anak laki-laki oleh pasukan keamanan atas dasar asosiasi dengan kelompok bersenjata.

Namun kini PBB mengakui lokakarya yang diselenggarakan oleh pemerintah India di J&K pada November 2022 untuk memperbaiki kondisi.

"India telah bekerja sama dengan PBB selama dua tahun terakhir, yang menunjukkan komitmen negara itu dalam mencegah konflik dan menerapkan langkah-langkah berkelanjutan untuk melindungi anak-anak," kata Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata, Virginia Gamba.

Secara global, anak-anak terus menderita dampak yang tidak proporsional akibat konflik bersenjata, dengan pembunuhan, luka-luka, perekrutan, penculikan, serta penahanan anak-anak sebagai pelanggaran yang paling umum terjadi.

Dalam catatan laporan tahunan Guterres pada 2022 lalu, ada sekitar 27.180 pelanggaran serius secara global, di mana 24.300 terjadi pada tahun tersebut dan 2.880 terjadi pada tahun sebelumnya yang baru diverifikasi oleh PBB.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya