Berita

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres/Net

Global

India Dicoret dari Daftar Negara dengan Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata

SENIN, 03 JULI 2023 | 15:29 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

India dihapus dari laporan tahunan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terkait dampak konflik bersenjata terhadap anak-anak.

Keputusan itu diambil oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres dengan mengatakan bahwa pemerintah India telah mengambil sejumlah langkah maju untuk melindungi anak-anak dari konflik.

Seperti dimuat India Today, Senin (3/7), India telah masuk dalam laporan tersebut sejak tahun 2010, bersama dengan negara-negara lain seperti Burkina Faso, Kamerun, Danau Chad Basin, Nigeria, Pakistan, dan Filipina.


Awalnya, India dimasukkan dalam daftar itu karena adanya tuduhan perekrutan anak laki-laki oleh kelompok bersenjata di Jammu dan Kashmir (J&K), serta penahanan anak laki-laki oleh pasukan keamanan atas dasar asosiasi dengan kelompok bersenjata.

Namun kini PBB mengakui lokakarya yang diselenggarakan oleh pemerintah India di J&K pada November 2022 untuk memperbaiki kondisi.

"India telah bekerja sama dengan PBB selama dua tahun terakhir, yang menunjukkan komitmen negara itu dalam mencegah konflik dan menerapkan langkah-langkah berkelanjutan untuk melindungi anak-anak," kata Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata, Virginia Gamba.

Secara global, anak-anak terus menderita dampak yang tidak proporsional akibat konflik bersenjata, dengan pembunuhan, luka-luka, perekrutan, penculikan, serta penahanan anak-anak sebagai pelanggaran yang paling umum terjadi.

Dalam catatan laporan tahunan Guterres pada 2022 lalu, ada sekitar 27.180 pelanggaran serius secara global, di mana 24.300 terjadi pada tahun tersebut dan 2.880 terjadi pada tahun sebelumnya yang baru diverifikasi oleh PBB.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya