Berita

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin/Net

Politik

Memutihkan 3,3 Juta Hektare Lahan Sawit Bisa Memperburuk Citra Indonesia

SENIN, 03 JULI 2023 | 06:53 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

RMOL. Langkah pemerintah memutihkan 3,3 juta lahan sawit di kawasan hutan dinilai akan memperburuk citra komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit di pasar global.

Komoditas ekspor andalan Indonesia ini akan identik dengan isu deforestasi. Sehingga beberapa negara maju seperti Uni Eropa terpaksa akan mengontrol secara ketat setiap produk turunan dari hasil perkebunan dan kehutanan Indonesia.

Begitu kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin kepada wartawan, Senin (3/7).


Menurutnya, pemerintah perlu fokus menata dan memetakan kembali penguasaan luasan lahan perkebunan sawit oleh korporasi. Di satu sisi, harus memulihkan kembali kawasan hutan yang dijadikan perkebunan sawit selama ini.

Sementara rencana memutihkan 3,3 juta hektare lahan sawit ilegal di kawasan hutan, diyakini akan memperburuk citra komoditas sawit Indonesia di mata masyarakat internasional.

“Memutihkan artinya membenarkan tuduhan dan isu deforestasi oleh perkebunan kelapa sawit yang disampaikan oleh Uni Eropa selama ini,” tegasnya.

Dalam jangka panjang, Indonesia akan kehilangan pasar potensial komoditas perkebunan andalan seperti sawit jika hal ini dibiarkan. Di samping akan melemahkan posisi Indonesia dalam agenda penyediaan dan perdagangan karbon global.

Menko Marves Luhut B. Panjaitan sempat mengatakan, pemerintah akan memutihkan 3,3 juta hektare kebun sawit yang berada di kawasan hutan. Satgas Sawit nantinya akan melakukan percepatan penanganan sawit dalam kawasan hutan dengan batas akhir penyelesaian di UU Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2023.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya