Berita

Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini/RMOL

Politik

Kecam Pembakaran Al Quran di Swedia, PKS: Masyarakat Dunia Harus Kompak Mengutuk

SENIN, 03 JULI 2023 | 01:16 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pembakaran kitab suci Umat Islam, Alquran, di Swedia terus mendapat respons dan kecaman dari elemen masyarakat Muslim di Indonesia, salah satunya wakil rakyat di Senayan DPR.

Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini mengutuk keras pembakaran Al Quran yang bukan pertama kali terjadi di Swedia dan beberapa negara Eropa. Ia menilai tindakan itu sangat melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, apalagi baru saja merayakan Iduladha.

Bagi Jazuli, pembakaran kitab suci Al Quran adalah tindakan yang biadab dan tidak bisa ditolelir atas nama apapun, apalagi atas nama kebebasan berekspresi dan hak asasi.


"Swedia harus mengambil tindakan tegas agar hal itu tidak terus berulang,” jelas Jazuli, Minggu (2/7).

Politisi PKS ini mengaku menyayangkan insiden pembakaran kitab suci umat muslim dilakukan di negara maju. Seharusnya, kata Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI ini Swedia bersikap lebih dewasa dan beradab.

Kata Jazuli, peradaban tidak bisa dibangun di atas dasar kebencian dan intoleransi. Sikap hipokrit tersebut sama sekali tidak mencerminkan peradaban modern.

Sebagai negara dengan warga mayoritas muslim, Indonesia sangat kecewa atas intoleransi yang provokatif tersebut. Buktinya, protes resmi telah dilayangkan Kementerian Luar Negeri dan berbagai kalangan.

"Ini menunjukkan kecintaan Indonesia pada perdamaian dan peradaban dunia yang bermartabat,” jelas Jazuli.

Ia mengajak negara-negara Barat yang dinilai menjunjung tinggi hak asasi dan toleransi, terus meningkatkan kesadaran warganya tentang pentingnya toleransi. Termasuk, melawan segala bentuk Islamophobia dan phobia pada agama apapun di dunia.

"Seluruh warga masyarakat dunia harus kompak mengutuk hal-hal yang bisa memicu konflik horizontal,” pungkas Jazuli.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya