Berita

Gedung Merah Putih KPK/Net

Nusantara

Indikator Politik: Kepercayaan Publik ke KPK dalam Pemberantasan Korupsi Meningkat

MINGGU, 02 JULI 2023 | 17:25 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih tinggi sepanjang 2023 ini.

Hal itu merupakan hasil survei nasional yang diselenggarakan lembaga survei Indikator Politik Indonesia berjudul "Evaluasi Publik Atas Kinerja Lembaga Penegak Hukum dan Perpajakan" periode 20-24 Juni 2023.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK dalam pemberantasan korupsi pada Juni 2023 mengalami stabil seperti April 2023, yakni berada di angka 73,6 persen.


Akan tetapi, tren tingkat kepercayaan publik terhadap KPK dalam pemberantasan korupsi pada April-Juni 2023 mengalami kenaikan di banding Februari 2023 yang berada di angka 71,1 persen.

"Dalam soal pemberantasan korupsi polanya juga sama. Yang lain cenderung stabil tidak ada perubahan Kejaksaan Agung maupun KPK, kecuali Kepolisian yang cenderung positif di banding akhir 2022," ujar Burhanuddin saat memaparkan hasil surveinya melalui virtual, Minggu (2/7).

Hal itu selaras dengan tren pemberantasan korupsi secara umum. Di mana kata Burhanuddin, dari hasil survei, banyak yang menyatakan baik ketimbang buruk.

"Lebih banyak yang mengatakan baik. Meskipun selisihnya hanya kurang lebih sekitar 7 persen," kata Burhanuddin.

Hasilnya, sebanyak 38 persen yang menyatakan positif, dan hanya 30,8 persen yang menyatakan negatif. Sedangkan sisanya, sebanyak 26,7 persen menyatakan sedang, dan 4,5 persen tidak menjawab.

"Dalam beberapa bulan terakhir, pemberantasan korupsi dianggap lebih positif, lebih banyak yang mengatakan positif ketimbang yang buruk," pungkas Burhanuddin.

Survei ini dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.220 responden pada tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error kurang lebih 2,9 persen.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya