Berita

Gedung Merah Putih KPK/Net

Politik

Survei Indikator: Kepercayaan Publik ke KPK Meningkat Sepanjang 2023

MINGGU, 02 JULI 2023 | 16:02 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus meningkat selama 2023 ini. Terakhir, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah itu berada di angka 76,4 persen, di atas Kepolisian.

Hal itu merupakan hasil survei nasional yang diselenggarakan lembaga survei Indikator Politik Indonesia berjudul "Evaluasi Publik Atas Kinerja Lembaga Penegak Hukum dan Perpajakan" periode 20-24 Juni 2023.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK mengalami peningkatan sepanjang 2023 ini. Di mana, pada Februari 2023 berada di angka 72,8 persen, mengalami kenaikan di banding Desember 2022 di angka 72,5 persen.

Tingkat kepercayaan publik terhadap KPK juga kembali meningkat pada April 2023 menjadi 75 persen, dan kembali meningkat pada Juni 2023 menjadi 76,4 persen.

Tingkat kepercayaan publik terhadap KPK lebih tinggi daripada Kepolisian selama 2023 ini. Di mana, tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian pada Februari 2023 sebesar 68,4 persen, pada April 2023 sebesar 70,8 persen, dan pada Juni 2023 sebesar 74,8 persen.

Sedangkan tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) mengalami kenaikan dan penurunan. Pada Februari 2023 berada di angka 80 persen, dan mengalami penurunan menjadi 79,1 persen pada April 2023. Namun, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejagung kembali naik pada Juni 2023 menjadi 80,3 persen.

"Jadi Kejaksaan Agung selama setahun terakhir memang stabil tinggi, KPK di bawahnya, tetapi relatif stabil gitu ya, kecuali bulan November 2022, Kepolisian dalam soal penegakan hukum itu sempat drop November 2022 lagi-lagi imbas kasus Sambo, tapi setelah itu naik konsisten," ujar Burhanuddin saat memaparkan hasil survei melalui virtual, Minggu sore (2/7).

Sedangkan tren kondisi pemberantasan korupsi secara umum kata Burhanuddin , banyak yang menyatakan baik ketimbang buruk.

"Lebih banyak yang mengatakan baik. Meskipun selisihnya hanya kurang lebih sekitar 7 persen," kata Burhanuddin

Di mana kata Burhanuddin, sebanyak 38 persen yang menyatakan positif, dan hanya 30,8 persen yang menyatakan negatif. Sedangkan sisanya, sebanyak 26,7 persen menyatakan sedang, dan 4,5 persen tidak menjawab.

"Dalam beberapa bulan terakhir, pemberantasan korupsi dianggap lebih positif, lebih banyak yang mengatakan positif ketimbang yang buruk," pungkas Burhanuddin.

Survei ini dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.220 responden pada tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error kurang lebih 2,9 persen.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya