Berita

Aksi unjuk rasa mendukung referendum pengakuan masyarakat pribumi di Australia/Net

Dunia

Dukung Referendum Suara Pribumi, Ribuan Warga Australia Banjiri Jalan-jalan

MINGGU, 02 JULI 2023 | 10:20 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Ribuan orang turun ke jalan-jalan Australia pada Minggu (2/7) untuk mendukung referendum yang mengubah konstitusi agar masyarakat adat memiliki suara politik.

Aksi ini diinisiasi oleh kelompok Yes23. Mereka menggelar 25 aksi nasional untuk mengkampanyekan gerakan ini. Diperkirakan ada 3.000 orang yang mengikuti aksi di Sydney, dan total hingga 25 ribu orang secara nasional.

Para pengunjuk rasa mengenakan kaus bertuliskan "Pilih Ya" dan topi bertuliskan "Pernyataan Uluru", merujuk pada dokumen penting yang menyerukan Suara Pribumi.


Dimuat Reuters, referendum kemungkinan akan diadakan antara bulan Oktober hingga Desember. Referendum ini berusaha mengubah konstitusi dan membentuk badan penasihat bernama Suara Pribumi untuk Parlemen. Itu agar masyarakat pribumi, seperti orang-orang Aborigin dan Kepulauan Selat Torres, dapat memberikan suara secara langsung dalam proses politik.

Pemerintah Buruh kiri-tengah Perdana Menteri Anthony Albanese mendukung perubahan itu, sementara oposisi Liberal-Nasional konservatif menolaknya.

Menurunnya dukungan terhadap referendum tersebut membuat aksi unjuk rasa bermunculan.

“Acara komunitas ini adalah kesempatan bagi orang untuk berkumpul dan mendapatkan informasi berharga tentang pentingnya referendum akhir tahun ini,” kata direktur kampanye Yes23, Dean Parkin.

Jajak pendapat menunjukkan, dukungan terhadap referendum tersebut turun untuk pertama kalinya, dari 51 persen menjadi 49 persen.

Mereka yang menolak referendum ini juga datang dari beberapa orang pribumi, dengan menyebut proposal tersebut kurang detail dan bisa memecah belah.

Penduduk asli Australia, yang merupakan 3,8 persen dari populasi. Mereka kerap menghadapi kerugian termasuk diskriminasi.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya