Berita

Aksi unjuk rasa mendukung referendum pengakuan masyarakat pribumi di Australia/Net

Dunia

Dukung Referendum Suara Pribumi, Ribuan Warga Australia Banjiri Jalan-jalan

MINGGU, 02 JULI 2023 | 10:20 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Ribuan orang turun ke jalan-jalan Australia pada Minggu (2/7) untuk mendukung referendum yang mengubah konstitusi agar masyarakat adat memiliki suara politik.

Aksi ini diinisiasi oleh kelompok Yes23. Mereka menggelar 25 aksi nasional untuk mengkampanyekan gerakan ini. Diperkirakan ada 3.000 orang yang mengikuti aksi di Sydney, dan total hingga 25 ribu orang secara nasional.

Para pengunjuk rasa mengenakan kaus bertuliskan "Pilih Ya" dan topi bertuliskan "Pernyataan Uluru", merujuk pada dokumen penting yang menyerukan Suara Pribumi.


Dimuat Reuters, referendum kemungkinan akan diadakan antara bulan Oktober hingga Desember. Referendum ini berusaha mengubah konstitusi dan membentuk badan penasihat bernama Suara Pribumi untuk Parlemen. Itu agar masyarakat pribumi, seperti orang-orang Aborigin dan Kepulauan Selat Torres, dapat memberikan suara secara langsung dalam proses politik.

Pemerintah Buruh kiri-tengah Perdana Menteri Anthony Albanese mendukung perubahan itu, sementara oposisi Liberal-Nasional konservatif menolaknya.

Menurunnya dukungan terhadap referendum tersebut membuat aksi unjuk rasa bermunculan.

“Acara komunitas ini adalah kesempatan bagi orang untuk berkumpul dan mendapatkan informasi berharga tentang pentingnya referendum akhir tahun ini,” kata direktur kampanye Yes23, Dean Parkin.

Jajak pendapat menunjukkan, dukungan terhadap referendum tersebut turun untuk pertama kalinya, dari 51 persen menjadi 49 persen.

Mereka yang menolak referendum ini juga datang dari beberapa orang pribumi, dengan menyebut proposal tersebut kurang detail dan bisa memecah belah.

Penduduk asli Australia, yang merupakan 3,8 persen dari populasi. Mereka kerap menghadapi kerugian termasuk diskriminasi.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya