Berita

Aksi unjuk rasa mendukung referendum pengakuan masyarakat pribumi di Australia/Net

Dunia

Dukung Referendum Suara Pribumi, Ribuan Warga Australia Banjiri Jalan-jalan

MINGGU, 02 JULI 2023 | 10:20 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Ribuan orang turun ke jalan-jalan Australia pada Minggu (2/7) untuk mendukung referendum yang mengubah konstitusi agar masyarakat adat memiliki suara politik.

Aksi ini diinisiasi oleh kelompok Yes23. Mereka menggelar 25 aksi nasional untuk mengkampanyekan gerakan ini. Diperkirakan ada 3.000 orang yang mengikuti aksi di Sydney, dan total hingga 25 ribu orang secara nasional.

Para pengunjuk rasa mengenakan kaus bertuliskan "Pilih Ya" dan topi bertuliskan "Pernyataan Uluru", merujuk pada dokumen penting yang menyerukan Suara Pribumi.


Dimuat Reuters, referendum kemungkinan akan diadakan antara bulan Oktober hingga Desember. Referendum ini berusaha mengubah konstitusi dan membentuk badan penasihat bernama Suara Pribumi untuk Parlemen. Itu agar masyarakat pribumi, seperti orang-orang Aborigin dan Kepulauan Selat Torres, dapat memberikan suara secara langsung dalam proses politik.

Pemerintah Buruh kiri-tengah Perdana Menteri Anthony Albanese mendukung perubahan itu, sementara oposisi Liberal-Nasional konservatif menolaknya.

Menurunnya dukungan terhadap referendum tersebut membuat aksi unjuk rasa bermunculan.

“Acara komunitas ini adalah kesempatan bagi orang untuk berkumpul dan mendapatkan informasi berharga tentang pentingnya referendum akhir tahun ini,” kata direktur kampanye Yes23, Dean Parkin.

Jajak pendapat menunjukkan, dukungan terhadap referendum tersebut turun untuk pertama kalinya, dari 51 persen menjadi 49 persen.

Mereka yang menolak referendum ini juga datang dari beberapa orang pribumi, dengan menyebut proposal tersebut kurang detail dan bisa memecah belah.

Penduduk asli Australia, yang merupakan 3,8 persen dari populasi. Mereka kerap menghadapi kerugian termasuk diskriminasi.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya