Berita

Blokade jalan raya internasional E-75 di Novi Sad, Sernia, 30 Juni 2023/Net

Dunia

Warga Blokir Jalan Utama di Serbia, Tuntut Pemerintah Ubah Kebijakan dan Hapus Kekerasan

SABTU, 01 JULI 2023 | 12:23 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ratusan warga turun ke jalan dan memblokir jalan utama di Serbia pada Jumat malam (30/6).

Aksi sebagai bagian dari protes "Serbia Melawan Kekerasan" itu berlangsung selama dua jam, di mana oposisi sengaja mengundang warga untuk terlibat menyerukan protes anti-radikal dan meminta mundurnya Presiden Aleksandar Vucic karena dianggap tidak mampu menangani kekerasan di negara itu.

Warga memblokir Dda lokasi, di Beograd dekat pusat kongres Sava, dan di pintu keluar Novi Sad, kota terbesar di provinsi Vojvodina.

Selain puluhan kendaraan, pejalan kaki dan pesepeda juga turut serta dalam blokade tersebut.

Seperti yang dinyatakan oleh penyelenggara protes, blokade adalah bagian dari protes "radikalisasi" yang menuntut tanggung jawab pihak berwenang setelah dua penembakan massal yang menewaskan 19 orang.

Ini adalah protes kesembilan yang diluncurkan oposisi dan warga. Aksi akan berlanjut pada Sabtu (1/7) malam dengan memblokir jalanan di Beograd dan kota-kota lain.

Seorang anggota gerapan oposisi Serbia partai pro-Eropa mengatakan kepada Radio Free Europe (RSE) bahwa blokade tersebut merupakan bentuk "tekanan terhadap pihak berwenang". Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada pihak berwenang bahwa mereka harus memenuhi tuntutan protes.

"Kami menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pembangkangan sipil dan blokade akan diberlakukan karena kami ingin menjelaskan kepada pemerintah yang tidak ingin mendengar bahwa sesuatu harus diubah," katanya.

Warga yang tidak puas menuntut tanggung jawab institusional atas gelombang kekerasan di Serbia yang antara lain mengakibatkan pembunuhan massal pada awal Mei di mana 19 orang tewas dan luka parah hanya dalam dua hari, sembilan di antaranya adalah murid "Vladislav Ribnikar", Sekolah Dasar di Beograd.

Salah satu tuntutan protes adalah penyitaan frekuensi nasional televisi tersebut untuk menyiarkan program reality show yang mempromosikan ujaran kebencian dan kekerasan.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya