Berita

Blokade jalan raya internasional E-75 di Novi Sad, Sernia, 30 Juni 2023/Net

Global

Warga Blokir Jalan Utama di Serbia, Tuntut Pemerintah Ubah Kebijakan dan Hapus Kekerasan

SABTU, 01 JULI 2023 | 12:23 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ratusan warga turun ke jalan dan memblokir jalan utama di Serbia pada Jumat malam (30/6).

Aksi sebagai bagian dari protes "Serbia Melawan Kekerasan" itu berlangsung selama dua jam, di mana oposisi sengaja mengundang warga untuk terlibat menyerukan protes anti-radikal dan meminta mundurnya Presiden Aleksandar Vucic karena dianggap tidak mampu menangani kekerasan di negara itu.

Warga memblokir Dda lokasi, di Beograd dekat pusat kongres Sava, dan di pintu keluar Novi Sad, kota terbesar di provinsi Vojvodina.


Selain puluhan kendaraan, pejalan kaki dan pesepeda juga turut serta dalam blokade tersebut.

Seperti yang dinyatakan oleh penyelenggara protes, blokade adalah bagian dari protes "radikalisasi" yang menuntut tanggung jawab pihak berwenang setelah dua penembakan massal yang menewaskan 19 orang.

Ini adalah protes kesembilan yang diluncurkan oposisi dan warga. Aksi akan berlanjut pada Sabtu (1/7) malam dengan memblokir jalanan di Beograd dan kota-kota lain.

Seorang anggota gerapan oposisi Serbia partai pro-Eropa mengatakan kepada Radio Free Europe (RSE) bahwa blokade tersebut merupakan bentuk "tekanan terhadap pihak berwenang". Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada pihak berwenang bahwa mereka harus memenuhi tuntutan protes.

"Kami menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pembangkangan sipil dan blokade akan diberlakukan karena kami ingin menjelaskan kepada pemerintah yang tidak ingin mendengar bahwa sesuatu harus diubah," katanya.

Warga yang tidak puas menuntut tanggung jawab institusional atas gelombang kekerasan di Serbia yang antara lain mengakibatkan pembunuhan massal pada awal Mei di mana 19 orang tewas dan luka parah hanya dalam dua hari, sembilan di antaranya adalah murid "Vladislav Ribnikar", Sekolah Dasar di Beograd.

Salah satu tuntutan protes adalah penyitaan frekuensi nasional televisi tersebut untuk menyiarkan program reality show yang mempromosikan ujaran kebencian dan kekerasan.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya