Berita

Blokade jalan raya internasional E-75 di Novi Sad, Sernia, 30 Juni 2023/Net

Dunia

Warga Blokir Jalan Utama di Serbia, Tuntut Pemerintah Ubah Kebijakan dan Hapus Kekerasan

SABTU, 01 JULI 2023 | 12:23 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ratusan warga turun ke jalan dan memblokir jalan utama di Serbia pada Jumat malam (30/6).

Aksi sebagai bagian dari protes "Serbia Melawan Kekerasan" itu berlangsung selama dua jam, di mana oposisi sengaja mengundang warga untuk terlibat menyerukan protes anti-radikal dan meminta mundurnya Presiden Aleksandar Vucic karena dianggap tidak mampu menangani kekerasan di negara itu.

Warga memblokir Dda lokasi, di Beograd dekat pusat kongres Sava, dan di pintu keluar Novi Sad, kota terbesar di provinsi Vojvodina.


Selain puluhan kendaraan, pejalan kaki dan pesepeda juga turut serta dalam blokade tersebut.

Seperti yang dinyatakan oleh penyelenggara protes, blokade adalah bagian dari protes "radikalisasi" yang menuntut tanggung jawab pihak berwenang setelah dua penembakan massal yang menewaskan 19 orang.

Ini adalah protes kesembilan yang diluncurkan oposisi dan warga. Aksi akan berlanjut pada Sabtu (1/7) malam dengan memblokir jalanan di Beograd dan kota-kota lain.

Seorang anggota gerapan oposisi Serbia partai pro-Eropa mengatakan kepada Radio Free Europe (RSE) bahwa blokade tersebut merupakan bentuk "tekanan terhadap pihak berwenang". Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada pihak berwenang bahwa mereka harus memenuhi tuntutan protes.

"Kami menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pembangkangan sipil dan blokade akan diberlakukan karena kami ingin menjelaskan kepada pemerintah yang tidak ingin mendengar bahwa sesuatu harus diubah," katanya.

Warga yang tidak puas menuntut tanggung jawab institusional atas gelombang kekerasan di Serbia yang antara lain mengakibatkan pembunuhan massal pada awal Mei di mana 19 orang tewas dan luka parah hanya dalam dua hari, sembilan di antaranya adalah murid "Vladislav Ribnikar", Sekolah Dasar di Beograd.

Salah satu tuntutan protes adalah penyitaan frekuensi nasional televisi tersebut untuk menyiarkan program reality show yang mempromosikan ujaran kebencian dan kekerasan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya