Berita

Blokade jalan raya internasional E-75 di Novi Sad, Sernia, 30 Juni 2023/Net

Dunia

Warga Blokir Jalan Utama di Serbia, Tuntut Pemerintah Ubah Kebijakan dan Hapus Kekerasan

SABTU, 01 JULI 2023 | 12:23 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ratusan warga turun ke jalan dan memblokir jalan utama di Serbia pada Jumat malam (30/6).

Aksi sebagai bagian dari protes "Serbia Melawan Kekerasan" itu berlangsung selama dua jam, di mana oposisi sengaja mengundang warga untuk terlibat menyerukan protes anti-radikal dan meminta mundurnya Presiden Aleksandar Vucic karena dianggap tidak mampu menangani kekerasan di negara itu.

Warga memblokir Dda lokasi, di Beograd dekat pusat kongres Sava, dan di pintu keluar Novi Sad, kota terbesar di provinsi Vojvodina.


Selain puluhan kendaraan, pejalan kaki dan pesepeda juga turut serta dalam blokade tersebut.

Seperti yang dinyatakan oleh penyelenggara protes, blokade adalah bagian dari protes "radikalisasi" yang menuntut tanggung jawab pihak berwenang setelah dua penembakan massal yang menewaskan 19 orang.

Ini adalah protes kesembilan yang diluncurkan oposisi dan warga. Aksi akan berlanjut pada Sabtu (1/7) malam dengan memblokir jalanan di Beograd dan kota-kota lain.

Seorang anggota gerapan oposisi Serbia partai pro-Eropa mengatakan kepada Radio Free Europe (RSE) bahwa blokade tersebut merupakan bentuk "tekanan terhadap pihak berwenang". Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada pihak berwenang bahwa mereka harus memenuhi tuntutan protes.

"Kami menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pembangkangan sipil dan blokade akan diberlakukan karena kami ingin menjelaskan kepada pemerintah yang tidak ingin mendengar bahwa sesuatu harus diubah," katanya.

Warga yang tidak puas menuntut tanggung jawab institusional atas gelombang kekerasan di Serbia yang antara lain mengakibatkan pembunuhan massal pada awal Mei di mana 19 orang tewas dan luka parah hanya dalam dua hari, sembilan di antaranya adalah murid "Vladislav Ribnikar", Sekolah Dasar di Beograd.

Salah satu tuntutan protes adalah penyitaan frekuensi nasional televisi tersebut untuk menyiarkan program reality show yang mempromosikan ujaran kebencian dan kekerasan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya