Berita

Blokade jalan raya internasional E-75 di Novi Sad, Sernia, 30 Juni 2023/Net

Dunia

Warga Blokir Jalan Utama di Serbia, Tuntut Pemerintah Ubah Kebijakan dan Hapus Kekerasan

SABTU, 01 JULI 2023 | 12:23 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ratusan warga turun ke jalan dan memblokir jalan utama di Serbia pada Jumat malam (30/6).

Aksi sebagai bagian dari protes "Serbia Melawan Kekerasan" itu berlangsung selama dua jam, di mana oposisi sengaja mengundang warga untuk terlibat menyerukan protes anti-radikal dan meminta mundurnya Presiden Aleksandar Vucic karena dianggap tidak mampu menangani kekerasan di negara itu.

Warga memblokir Dda lokasi, di Beograd dekat pusat kongres Sava, dan di pintu keluar Novi Sad, kota terbesar di provinsi Vojvodina.


Selain puluhan kendaraan, pejalan kaki dan pesepeda juga turut serta dalam blokade tersebut.

Seperti yang dinyatakan oleh penyelenggara protes, blokade adalah bagian dari protes "radikalisasi" yang menuntut tanggung jawab pihak berwenang setelah dua penembakan massal yang menewaskan 19 orang.

Ini adalah protes kesembilan yang diluncurkan oposisi dan warga. Aksi akan berlanjut pada Sabtu (1/7) malam dengan memblokir jalanan di Beograd dan kota-kota lain.

Seorang anggota gerapan oposisi Serbia partai pro-Eropa mengatakan kepada Radio Free Europe (RSE) bahwa blokade tersebut merupakan bentuk "tekanan terhadap pihak berwenang". Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada pihak berwenang bahwa mereka harus memenuhi tuntutan protes.

"Kami menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pembangkangan sipil dan blokade akan diberlakukan karena kami ingin menjelaskan kepada pemerintah yang tidak ingin mendengar bahwa sesuatu harus diubah," katanya.

Warga yang tidak puas menuntut tanggung jawab institusional atas gelombang kekerasan di Serbia yang antara lain mengakibatkan pembunuhan massal pada awal Mei di mana 19 orang tewas dan luka parah hanya dalam dua hari, sembilan di antaranya adalah murid "Vladislav Ribnikar", Sekolah Dasar di Beograd.

Salah satu tuntutan protes adalah penyitaan frekuensi nasional televisi tersebut untuk menyiarkan program reality show yang mempromosikan ujaran kebencian dan kekerasan.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya