Berita

Ketua DPD PDIP Lampung, Sudin usai Sarasehan dalam rangka peringatan Bulan Bung Karno di DPD PDIP Lampung/RMOLLampung

Politik

Membahayakan Eksistensi NKRI, PDIP Tolak Politik Identitas

SABTU, 01 JULI 2023 | 05:51 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Demi membangun peradaban politik yang baik dan tidak memecah belah masyarakat, PDIP Provinsi Lampung tegas menyatakan menolak politik identitas.

Ketua PDIP Lampung Sudin menegaskan bahwa jika ada kadernya atau calon legislatif (caleg) yang terbukti melakukan politik identitas, ia mempersilahkan mashyarakat melapor pada dirinya.

"Laporkan ke saya, saya akan adukan ke DPP, DPP pasti memberikan keputusan yang bijaksana," kata Sudin usai Sarasehan dalam rangka peringatan Bulan Bung Karno di DPD PDIP Lampung seperti diberitakan Kantor Berita RMOLLampung, Jumat (30/6).


Menurut Ketua Komisi IV DPR RI itu, selama ini sudah jelas bahwa dalam politik identitas tidak sedikit yang harus mengorbankan agama hanya untuk kepentingan politik. Ia berpandangan, agama dan politik harus dipisahkan, jangan dibolak-balik.

Sementara itu, anggota DPRD Lampung Budhi Condrowati menyatakan bahwa politik identitas berbahaya bagi bangsa dan negara, apalagi menjelang pilpres.

Dalam pandangannya, kalau sampai ada pihak yang menggelontorkan hal itu akan berbahaya bagi eksistensi negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

"Kalau PDIP jelas nasionalisme, dengan Pancasila sudah selesai. Kalau orang sudah menerapkan Pancasila dia tidak akan politik identitas," tegasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya